KLIKFAKTA38 – JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Keputusan tersebut menandai kenaikan sebesar 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp5.729.876.
Penetapan ini disahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melalui penandatanganan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 di Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Kebijakan ini diputuskan sehari lebih awal dari tenggat waktu nasional yang jatuh pada Sabtu (21/11/2026).
Jalan Tengah Tripartit
Pramono menjelaskan bahwa besaran UMP 2027 merupakan hasil perundingan maraton selama tiga hari di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Penghitungan upah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu.
“Alhamdulillah, begitu alfanya ditetapkan, dianggap sangat moderat bagi semuanya. Walaupun pasti tidak semuanya setuju, tetapi bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu,” ujar Pramono.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI mengambil peran sebagai mediator untuk menyeimbangkan peningkatan daya beli pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha di ibu kota. Persentase kenaikan 7,1 persen pada 2027 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2026 lalu yang berada di level 6,1 persen.
Indikator Pengupahan UMP DKI Jakarta 2026 UMP DKI Jakarta 2027 Perubahan
Besaran Upah Rp5.729.876 Rp6.136.941 +Rp407.065
Persentase Kenaikan 6,10% 7,10% +1,00%
Dasar Hukum Kepgub UMP 2026 Kepgub No. 1270 Tahun 2026 Berlaku 1 Jan 2027
Menuai Penolakan Buruh dan Keluhan Pengusaha
Kendati telah disahkan, angka Rp6,13 juta tersebut langsung memicu reaksi keras dari kalangan serikat pekerja maupun pelaku industri.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa kelompok buruh menolak penetapan tersebut karena dinilai masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Menurutnya, tambahan Rp407.065 per bulan atau setara Rp13.500 per hari tidak cukup untuk mengimbangi lonjakan biaya hidup dan harga kebutuhan pokok di ibu kota.
Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menyoroti beratnya tekanan biaya operasional yang dihadapi dunia usaha. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menyebut kenaikan di atas Rp6,1 juta menjadi beban signifikan bagi industri padat karya maupun pelaku UMKM di tengah fluktuasi harga energi, tingginya suku bunga kredit, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ketentuan UMP DKI Jakarta sebesar Rp6.136.941 ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.














