KLIKFAKTA38 – Jakarta, 11 April 2026 — Kebijakan MBG resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sekelompok pemohon yang menilai regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gugatan ini didaftarkan pada pekan ini dan kini tengah memasuki tahap registrasi perkara.
Dalam dokumen permohonan, para pemohon berargumen bahwa MBG mengandung sejumlah ketentuan yang dinilai melanggar prinsip-prinsip konstitusional, terutama terkait asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Mereka juga menyoroti proses pembentukan kebijakan yang dianggap tidak memenuhi standar partisipasi publik yang memadai.
“Substansi MBG berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat karena disusun tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas,” ujar salah satu kuasa hukum pemohon dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, pihak pemerintah menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan di MK. Juru bicara terkait menegaskan bahwa kebijakan MBG telah disusun sesuai prosedur perundang-undangan dan bertujuan untuk kepentingan publik yang lebih luas.
“Pemerintah siap memberikan keterangan dan bukti yang diperlukan dalam persidangan,” ujarnya.
baca Juga :Bupati Tulungagung Gatut Sunu Terjaring OTT KPK, Diduga Lakukan Pemerasan
MK dijadwalkan akan menggelar sidang pendahuluan dalam waktu dekat untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari para pemohon. Dalam tahap ini, majelis hakim konstitusi akan menilai kelengkapan dan kejelasan gugatan sebelum melanjutkan ke pemeriksaan substansi perkara.
Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai gugatan ini berpotensi menjadi preseden penting, terutama dalam menguji batas kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Mereka juga menekankan pentingnya putusan MK dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak konstitusional warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal resmi sidang lanjutan yang diumumkan secara terbuka oleh MK.
