KLIKFAKTA38 – JAKARTA, 18 Febuari 2026 – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah kini memasuki babak baru yang penuh tantangan. Di tengah suasana bulan suci Ramadan, kebijakan ini memicu perdebatan publik mengenai efektivitas operasional, sementara di akar rumput, para guru mulai menyuarakan kegelisahan karena merasa menjadi “tumbal” dari rentetan kebijakan yang tumpang tindih.
Dilema Logistik di Bulan Puasa
Pemerintah tetap mendorong pelaksanaan MBG selama Ramadan dengan dalih menjaga kesinambungan nutrisi siswa, khususnya bagi mereka yang non-muslim atau siswa yang tetap membutuhkan asupan di sekolah. Namun, teknis di lapangan justru memicu kompleksitas baru:
Waktu Distribusi: Pemberian makanan yang biasanya dilakukan siang hari kini digeser menjadi paket “bawa pulang” untuk berbuka atau diberikan di jam sekolah bagi yang tidak berpuasa.
Risiko Mubazir: Muncul kekhawatiran meningkatnya angka food waste jika manajemen distribusi tidak presisi mengingat perbedaan pola makan selama Ramadan.
Guru: Ujung Tombak atau Beban Tambahan?
Di balik meja kelas, para guru merasa beban kerja mereka semakin tidak rasional. Program MBG yang seharusnya didukung oleh tenaga profesional khusus, dalam praktiknya sering kali dibebankan kepada guru.
”Kami sudah dibebani administrasi Kurikulum Merdeka yang menumpuk, sekarang kami juga harus mengurus logistik makanan, memastikan distribusi tepat sasaran, hingga melakukan pelaporan harian yang detail,” ujar salah satu guru honorer di Jawa Barat yang enggan disebutkan namanya.
Baca juga: Waspada! KPR Sudah Lunas Tapi Sertifikat Tak Kunjung Terbit, Begini Penjelasan BTN
Beberapa poin yang menjadi sorotan para praktisi pendidikan meliputi:
Administrasi yang Melelahkan: Guru wajib mendata jumlah siswa, memantau alergi, hingga memotret proses makan sebagai bukti laporan ke pusat
Pemotongan Waktu Ajar: Fokus guru terbagi antara memberikan materi pelajaran dan mengelola logistik katering.
Risiko Sosial: Guru seringkali menjadi sasaran keluhan orang tua jika kualitas makanan menurun atau terjadi keterlambatan distribusi, padahal guru tidak memiliki kendali atas vendor penyedia.
Analisis Kebijakan: Menanti Solusi Sistemik
Para pengamat pendidikan menilai bahwa menjadikan guru sebagai operator teknis program non-akademik adalah langkah mundur. Program sebesar MBG seharusnya memiliki Badan Pengelola Khusus di tingkat sekolah agar tidak mengganggu integritas proses belajar mengajar.
