KLIKFAKTA38 – JAKARTA — Dinamika politik di Senayan memanas seiring langkah puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang resmi menggalang tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan dokumen dan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hingga Selasa (10/11/2026), dilaporkan sedikitnya 50 anggota DPR lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap usulan HMP tersebut.
Inisiatif Lintas Fraksi dan Dorongan Konstitusional
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengonfirmasi perkembangan penggalangan dukungan tersebut. Menurutnya, surat usulan HMP telah disiapkan dan sebagian dokumen penyerahan mulai diproses untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.
“Lebih dari 25 sejak semalam, dan terus bertambah hingga mencapai 50-an anggota dari berbagai fraksi yang ikut menandatangani,” ujar Mardani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan.
Mata Hukum
Selain PKS, anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) turut menyuarakan pentingnya merespons persoalan konstitusional ini secara formal melalui mekanisme HMP di DPR. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan sarana paling ideal dan rasional untuk menguji serta menyelesaikan polemik keabsahan status kepemimpinan di tingkat eksekutif
Sikap Pimpinan DPR dan Istana
Merespons gelombang pengusulan HMP dari para anggota dewan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihak pimpinan DPR telah menerima masukan dari berbagai fraksi politik. Puan menegaskan bahwa DPR akan memproses hal tersebut sesuai tata tertib dan mekanisme hukum ketatanegaraan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa pimpinan akan melakukan verifikasi dan kajian mendalam terhadap berkas usulan HMP, syarat formil pengusul, serta argumentasi hukum sebelum dilanjutkan ke Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Dari pihak eksekutif, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pihak Istana menghormati penuh hak-hak konstitusional yang melekat pada anggota DPR RI.
“Penggunaan hak konstitusional dewan adalah kewenangan penuh legislatif. Kami tentu menghormati proses yang berjalan di parlemen,” jelas Mensesneg di Kompleks Istana Kepresidenan.
Mekanisme Konstitusional Hak Menyatakan Pendapat
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan hak tertinggi yang dimiliki DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, maupun tindak lanjut dari dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Jika usulan ini memenuhi syarat kuorum (diusulkan sekurangnya 25 anggota DPR dan disetujui dalam rapat paripurna), prosesnya dapat bermuara pada penyampaian pendapat resmi DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa secara hukum.
Abduh HMR
