KLIKFAKTA38 – JAKARTA — Istana Kepresidenan secara resmi mengonfirmasi adanya pertemuan penting antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangan persnya di Istana Negara, meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah publik dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat pengunduran diri yang disampaikan oleh Gibran.
“Kami menyampaikan sekaligus meluruskan karena beredar informasi yang menurut kami tidak seperti itu kejadiannya, bahwa tidak benar bahwa Bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan Pak Wapres,” ujar Prasetyo Hadi di hadapan awak media.
Dinamika Politik dan Polemik Dokumen
Langkah pengunduran diri ini terjadi di tengah dinamika politik dan hukum yang kian menghangat dalam beberapa waktu terakhir, khususnya terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan yang disorot publik serta proses di lembaga legislatif. Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya diketahui tengah menggodok langkah konstitusional melalui hak menyatakan pendapat.
Kendati demikian, Mensesneg menjelaskan bahwa dalam diskusi panjang tersebut, Presiden Prabowo memberikan berbagai pandangan serta saran bijak menyikapi situasi negara. Di sisi lain, Gibran juga memohon ruang dan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum formal, yakni lewat proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sikap Istana dan Kelanjutan Proses Konstitusional
Pihak Istana menegaskan bahwa komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden tetap berjalan dalam suasana yang konstruktif untuk mengutamakan stabilitas pemerintahan dan kepentingan nasional. Hingga berita ini diturunkan, proses dan implikasi administratif dari dinamika politik ini masih terus bergulir seiring dengan langkah hukum yang ditempuh oleh Gibran melalui PTUN, serta perhatian dari berbagai kalangan partai politik di parlemen.
