KLIKFAKTA38 – JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution. Keputusan ini diambil usai sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela dan menyalahgunakan kewenangannya terkait skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi hasil keputusan sidang etik tersebut dalam konferensi pers.
“Sanksi administratif yang dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tegas Isir di Mabes Polri.
Penyalahgunaan Akses Perangkat Teknologi
Kasus ini berawal dari dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahrie saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring dan Evaluasi (Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Ahrie diduga memanfaatkan fasilitas dan akses teknologi penegakan hukum milik Polri untuk melakukan operasi penyadapan di luar prosedur.
Proses penyadapan tersebut diketahui berjalan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi (LP) yang sah. Selain itu, tim penyidik Bareskrim menemukan indikasi penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026 yang diduga kuat dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas ilegal tersebut.
Proses Hukum Pidana dan Pengajuan Banding
Selain sanksi etik dan pemecatan internal, kasus ini diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli serta menyita sejumlah barang bukti berupa belasan ponsel, iPad, dan flashdisk. Atas perbuatannya, Ahrie terancam hukuman pidana hingga 10 tahun penjara berdasarkan pasal-pasal penyalahgunaan akses elektronik dan penyadapan ilegal
Atas vonis PTDH yang dijatuhkan oleh majelis KKEP, Irjen Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding.
“Sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang, terduga pelanggar menyatakan banding. Nanti ada proses yang akan dilalui dan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujar Johnny Eddizon Isir.
Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di internal kepolisian tanpa memandang pangkat dan jabatan.
Annabil ESR
