KLIKFAKTA38 – JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Seluruh peserta rapat paripurna menyatakan persetujuan setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan tingkat I dari Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pengesahan beleid ini menjadi tonggak penting bagi sistem hukum nasional setelah proses penyusunan dan pembahasan yang bergulir selama 18 tahun. Ia menegaskan bahwa aturan ini disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa undang-undang ini mengubah paradigma penegakan hukum dari yang semula berfokus pada pemidanaan badan pelaku menjadi pemulihan aset (asset recovery).
Untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, regulasi ini memuat tiga mekanisme pengamanan utama:
Pengawasan Independen: Pembentukan mekanisme kontrol eksternal terhadap proses penelusuran dan penyitaan aset.
Beban Pembuktian Berimbang: Proses perampasan aset wajib diuji secara terbuka melalui putusan pengadilan dengan tetap melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Transparansi Digital: Penggunaan sistem informasi pengelolaan aset yang mencatat jejak audit secara permanen.
Sebelumnya, delapan fraksi di Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah telah menyepakati draf akhir RUU dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Penyelesaian regulasi ini tercatat lebih cepat dari target awal DPR yang sebelumnya memproyeksikan pengesahan pada pertengahan Desember 2026.
Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset di tingkat paripurna, naskah undang-undang tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden RI untuk diundangkan dalam Lembaran Negara.
Abduh HMR














