KLIKFAKTA38 – JAKARTA 17 November 2026 – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara menanggapi derasnya dukungan yang mendorong namanya masuk ke dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dasco menegaskan bahwa penentuan sosok pengganti tersebut merupakan hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto yang wajib dihormati oleh seluruh pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di Jakarta pada Selasa (17/11/2026), menyusul menguatnya wacana dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat maupun sejumlah partai politik pascapengunduran diri Gibran dari kursi wakil presiden pada 12 November lalu.
“Mari kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang,” ujar Dasco saat dimintai keterangan oleh awak media.
Dasco menekankan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, siapa pun kandidat yang nantinya akan diproses lebih lanjut sepenuhnya bergantung pada keputusan presiden.
“Bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR,” tegasnya.
Kader Gerindra Lain dalam Bursa Cawapres
Selain namanya, sejumlah petinggi Partai Gerindra lainnya turut mencuat ke permukaan sebagai figur potensial. Nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono juga santer disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan.
Menanggapi kemunculan dua nama kolega separtainya tersebut, Dasco tidak menampik dan menilai bahwa keduanya merupakan kader-kader unggulan yang dimiliki oleh Partai Gerindra saat ini. Sementara itu, dukungan terhadap Dasco sendiri dilaporkan mengalir dari berbagai daerah, organisasi masyarakat, hingga sejumlah partai politik parlemen seperti Gerindra, PKB, NasDem, PKS, dan PDIP.
Tahapan Konstitusional dan Jadwal MPR
Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pasal 136 ayat (1), proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong mengharuskan presiden mengusulkan dua nama kandidat beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
Adapun berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh MPR RI, Sidang Paripurna untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, mundur dari rencana awal pada 2 Desember 2026. Dengan jadwal tersebut, Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden secara resmi kepada MPR guna menjalani tahap verifikasi administrasi dan persyaratan.
Abduh HMR














