KLIKFAKTA38 – NABIRE, PAPUA TENGAH 16 November 2026 – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi emas milik PT Kristalin Eka Lestari (KEL) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Penertiban Tambang PT Kristalin Eka Lestari. Sumber: Majalah TAMBANG
Langkah tegas yang diumumkan secara langsung oleh jajaran pimpinan tinggi negara di Nabire pada akhir Oktober 2026 ini mengembalikan seluruh wilayah konsesi seluas 3.500 hektare kepada negara. Pencabutan tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026, sekaligus membatalkan izin lama yang terbit pada tahun 2020.
Pelanggaran Berat dan Tambang Ilegal di Kawasan Hutan
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan Satgas PKH yang dibentuk melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025, PT Kristalin Eka Lestari terbukti melakukan sejumlah pelanggaran berat yang merugikan negara dan merusak ekosistem hutan Papua:
Penambangan Tanpa Izin Kehutanan: Perusahaan melakukan bukaan tambang di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Melampaui Batas Konsesi: Aktivitas pengerukan emas ilegal ditemukan seluas 170,45 hektare di dalam wilayah izin (tanpa PPKH) serta 105,46 hektare yang menerobos keluar dari batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang ditetapkan.
Abaikan Jaminan Lingkungan: Perusahaan tidak menempatkan dana jaminan reklamasi maupun jaminan pascatambang, serta belum melaksanakan kewajiban pemulihan lahan bekas galian.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka bagi investasi, namun kepatuhan terhadap hukum dan kelestarian lingkungan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Sementara itu, Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus berjalan tanpa kompromi meskipun menghadapi berbagai perlawanan di lapangan.
Diambil Alih BUMN dan Kewajiban Pemulihan Lingkungan
Usai pencabutan izin dan penyitaan lahan bukaan tambang seluas kurang lebih 275 hektare, pemerintah memastikan wilayah konsesi tersebut tidak akan dibiarkan terbengkalai.
Aspek Tindak Lanjut Rincian Kebijakan Pemerintah
Pengelola Baru Pengelolaan lahan tambang akan diserahkan kepada BUMN, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), yang diproyeksikan bertindak sebagai operator sekaligus investor langsung.
Tanggung Jawab Lingkungan PT Kristalin Eka Lestari tetap wajib memulihkan kerusakan lingkungan dan menutup lubang-lubang bekas galian tambang tanpa membebankan biaya ke pemerintah daerah.
Tunggakan & Hak Pekerja Perusahaan dilarang menjual sisa hasil tambang dan diwajibkan melunasi seluruh tunggakan pajak, royalti, fasilitas kepabeanan, serta hak-hak ketenagakerjaan.
Wakil Ketua I Satgas PKH yang juga Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menekankan bahwa pengalihan pengelolaan ke BUMN bertujuan agar kekayaan alam Papua dikelola secara sah oleh negara dan memberikan manfaat nyata serta adil bagi masyarakat setempat.
(Catatan redaksi: Dalam catatan resmi perizinan minerba, PT Kristalin Eka Lestari merupakan salah satu pemegang konsesi emas aluvial signifikan seluas 3.500 hektare di Nabire, meski bukan berstatus perusahaan tambang terbesar kedua di Papua secara keseluruhan).
Yuyun Iriyanti














