Polri Resmi Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Eko Hadi

KLIKFAKTA38 – JAKARTA 17 November 2026 — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Eko Hadi. Keputusan tegas ini diambil setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi serta tindak pidana dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Sidang etik yang digelar di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, menyimpulkan bahwa perbuatan Irjen Eko Hadi telah mencoreng nama baik dan menurunkan citra institusi kepolisian di mata publik. Majelis komisi menilai tindakan tersebut masuk dalam kategori perbuatan tercela yang tidak dapat ditoleransi dalam tubuh Korps Bhayangkara.

banner 325x300

Pokok Perkara dan Putusan Sidang Etik

Dalam proses pemeriksaan dan persidangan yang berlangsung maraton, majelis KKEP memeriksa sejumlah saksi serta alat bukti elektronik. Beberapa poin krusial yang menjadi dasar putusan antara lain:

Penyalahgunaan Wewenang: Terbukti terlibat dalam pemufakatan akses ilegal (illegal access) dan tindakan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah.

Pelanggaran Kode Etik: Melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sanksi Administratif: Selain dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi penempatan pada tempat khusus (patsus), majelis menjatuhkan sanksi terberat berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Komitmen Pembenahan Institusi

Kepala Divisi Humas Polri menegaskan bahwa keputusan pemecatan terhadap perwira tinggi berpangkat bintang dua ini merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan Polri dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Langkah ini sejalan dengan upaya transformasi dan bersih-bersih internal guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Atas putusan PTDH tersebut, Irjen Eko Hadi memiliki hak untuk menyatakan banding sesuai dengan mekanisme dan tenggat waktu yang diatur dalam ketentuan internal kepolisian, sembari tetap menjalani proses hukum pidana yang berjalan secara paralel.

 

Yuyun Iriyanti

Secret Link