KLIKFAKTA38 – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Kantor Pertanahan (BPN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat. Pemeriksaan dilangsungkan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/11/2026).
Juru Bicara KPK mengonfirmasi bahwa pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya tim penyidik untuk mendalami proses administrasi, verifikasi berkas, serta kewenangan pejabat setempat dalam penerbitan dokumen pertanahan yang tengah diusut.
“Hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Pertanahan sebagai saksi untuk mendalami pengetahuan yang bersangkutan terkait prosedur penerbitan sertifikat serta dugaan adanya penerimaan gratifikasi maupun suap dalam pengurusan lahan,” ujar Juru Bicara KPK dalam keterangan tertulisnya kepada awak media.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidikan perkara ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat mengenai kejanggalan alih fungsi lahan serta tumpang tindih kepemilikan tanah yang melibatkan oknum penyelenggara negara dan pihak swasta. Tim penyidik sebelumnya juga telah mengamankan sejumlah dokumen administrasi pertanahan dan catatan transaksi keuangan dalam rangkaian penggeledahan di beberapa lokasi.
KPK menegaskan bahwa kehadiran saksi sangat dibutuhkan untuk membuat terang konstruksi perkara, termasuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran dana atau menyalahgunakan wewenang dalam proses perizinan agraria tersebut. Lembaga antirasuah ini juga mengingatkan agar para saksi bersikap kooperatif dan memberikan keterangan secara jujur di hadapan penyidik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun Kantor Pertanahan terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai pemanggilan tersebut.
Abduh HMR
