KLIKFAKTA38 – JAKARTA 10 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa keputusan dua lembaga negara—Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)—terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah bersifat final. Konsekuensinya, tidak ada lagi jalur hukum yang tersedia untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut.
“Putusan tersebut sudah final dan mengikat,” ujar Yusril dalam keterangannya kepada media.
Terkait dengan putusan MA yang membatalkan Surat Keputusan (SK) penyetaraan ijazah Gibran yang diterbitkan pada Agustus 2019, Yusril menjelaskan bahwa pembatalan tersebut berlaku secara ex tunc. Artinya, keputusan penyetaraan ijazah tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal dokumen itu diterbitkan.
Lebih lanjut, Yusril memaparkan bahwa Gibran tidak memosisikan diri sebagai pihak tergugat intervensi dalam persidangan. Hal ini membuat sang Wakil Presiden secara hukum tidak memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan yang ada.
Di sisi lain, perihal langkah lanjutan dari pihak pemerintah, Yusril memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengambil langkah Peninjauan Kembali (PK). Sebaliknya, kementerian terkait diprediksi akan langsung mengeksekusi dan mematuhi putusan pengadilan tersebut.
Dengan keluarnya putusan dari MA dan MK ini, seluruh rangkaian dinamika hukum mengenai penyetaraan dan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka dinyatakan telah mencapai babak akhir di tingkat peradilan tertinggi negara.
Annabil ESR
