Masih Banyak Pelajar Harus Menyeberang Jembatan Bambu dan Rakit, Warga Pertanyakan Perhatian Pemerintah

banner 120x600

KLIKFAKTA38 – Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, masih banyak pelajar di pelosok tanah air yang harus mempertaruhkan keselamatan demi sampai ke sekolah. Di sejumlah desa, khususnya di daerah aliran sungai pedalaman, siswa-siswi terpaksa menyeberangi sungai menggunakan jembatan bambu yang rapuh, bahkan ada yang hanya mengandalkan rakit sederhana.

Kondisi ini terjadi di beberapa titik seperti Desa Sungai Jaya, Kecamatan Y, Kabupaten X. Setiap pagi, puluhan anak berseragam sekolah berjalan beriringan melewati jembatan bambu yang bergoyang saat diinjak. Sementara di daerah lain memilih menumpang rakit buatan warga yang digerakkan dengan tali penarik melintasi arus sungai yang deras.

“Kami sudah terbiasa, tapi tetap saja takut kalau musim hujan. Arus sungai deras dan jembatan sering licin,” ujar Rini (12), siswi kelas VI SD, kepada wartawan, Minggu [3/8].

Warga setempat menuturkan, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada solusi permanen. Mereka mengaku pernah mengusulkan pembangunan jembatan beton melalui musyawarah desa dan forum musrenbang, namun hingga kini belum terealisasi.

“Kami hanya ingin anak-anak sekolah dengan aman. Jangan sampai ada korban baru pemerintah turun tangan,” kata Herman (45), tokoh masyarakat setempat.

Fenomena ini memicu pertanyaan publik juga penulis : sejauh mana perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya yang mendukung akses pendidikan di daerah terpencil. Pihak pemerintah daerah yang dikonfirmasi mengakui keterbatasan anggaran, namun berjanji akan memprioritaskan pembangunan jembatan penghubung dalam rencana kerja tahun depan.

Sementara itu, pemerhati pendidikan menegaskan, akses jalan dan sarana penyeberangan yang layak adalah bagian dari hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman. “Tanpa akses yang memadai, semangat belajar anak-anak bisa terhambat, dan itu menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Anwar Pratama, pengamat kebijakan publik.

Penulis: Hengki RevandiEditor: Hengki Revandi, Tim Wartawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *