Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap program Sekolah Rakyat. Lebih dari 200 bupati dan wali kota telah menyediakan lahan seluas 5 hingga 8 hektare untuk pembangunan sekolah berasrama. Presiden menekankan bahwa inisiatif ini menunjukkan semangat kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah.
Presiden juga menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan berbasis data dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia meminta agar proses rekrutmen siswa dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan bahwa dokumen perencanaan teknis untuk 65 lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1 telah selesai disusun pada akhir April 2025. Konstruksi direncanakan dimulai pada minggu ketiga Mei 2025. Pembangunan akan menggunakan metode Model 1, yaitu rehabilitasi atau renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta.
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin, dengan target awal membuka 53 sekolah berasrama yang akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Sejak peluncuran program ini, Kementerian Sosial telah menerima 351 surat usulan pendirian Sekolah Rakyat dari pemerintah daerah. Sebanyak 295 proposal telah disampaikan, dan 287 di antaranya telah mengikuti desk pembahasan dan klarifikasi usulan.
Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa program Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia
