Menu ✖

Otomatis
FAKTA TERKINI

Fakta Utama

Ahok Minta Presiden dan Jajaran BUMN Diperiksa Saat Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak Mentah

badge-check

Ahok Minta Presiden dan Jajaran BUMN Diperiksa Saat Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak Mentah Perbesar

KLIKFAKTA38 – Jakarta — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyita perhatian publik saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Dalam persidangan tersebut, Ahok secara terbuka meminta agar Presiden serta jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut diperiksa guna mengungkap perkara secara menyeluruh.

Ahok menyampaikan bahwa praktik pengambilan keputusan di tubuh BUMN strategis, khususnya sektor energi, tidak berdiri sendiri. Menurutnya, kebijakan penting terkait impor dan pengelolaan minyak mentah melibatkan banyak pihak lintas level, termasuk kementerian dan pemangku kebijakan tertinggi negara.

Baca juga: Banjir Meluas di Bekasi, Air Tembus 1,5 Meter

“Kalau mau dibuka secara terang-benderang, jangan hanya berhenti di level bawah. Semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus diperiksa, termasuk pimpinan tertinggi,” ujar Ahok di hadapan majelis hakim, sebagaimana terekam dalam persidangan Selasa [27/1].

Ia menegaskan, kesaksiannya bukan bertujuan menyerang individu tertentu, melainkan mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan. Ahok juga menyebut bahwa selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, dirinya kerap menemukan ketidaksesuaian antara laporan di atas kertas dengan praktik di lapangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencatat pernyataan Ahok sebagai bagian dari keterangan saksi, namun menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai alat bukti dan kewenangan penyidik. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian BUMN terkait permintaan Ahok tersebut.

Pengamat hukum menilai pernyataan Ahok berpotensi membuka babak baru dalam penanganan kasus korupsi sektor energi. Namun, mereka mengingatkan bahwa pemeriksaan terhadap pejabat tinggi negara harus tetap mengacu pada mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

Sidang kasus dugaan korupsi minyak mentah ini masih terus bergulir dan menjadi sorotan publik, mengingat besarnya dampak kerugian negara serta posisi strategis sektor energi bagi perekonomian nasion

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Si Jago Merah Amuk Gudang di Jalan Cicau Raya, Kerugian Diperkirakan Mencapai Miliar Rupiah

29 Sep 2026 - 09:50 WIB

Si Jago Merah Amuk Gudang di Jalan Cicau Raya, Kerugian Diperkirakan Mencapai Miliar Rupiah

DUA PENEMBAKAN MASSAL GUNCANG AFRIKA SELATAN, 27 ORANG TEWAS DITERJANG SENJATA LARAS PANJANG

29 Sep 2026 - 04:55 WIB

DUA PENEMBAKAN MASSAL GUNCANG AFRIKA SELATAN, 27 ORANG TEWAS DITERJANG SENJATA LARAS PANJANG

Tumbangkan Tuan Rumah, Tim Panjat Tebing Indonesia Bawa Pulang Emas dari Guiyang

29 Sep 2026 - 04:52 WIB

Tumbangkan Tuan Rumah, Tim Panjat Tebing Indonesia Bawa Pulang Emas dari Guiyang

Roket Anbantara Karya Mahasiswa PENS Sabet Penghargaan “Best Rocket” di TEKNOFEST 2026 Turki

29 Sep 2026 - 04:49 WIB

Roket Anbantara Karya Mahasiswa PENS Sabet Penghargaan “Best Rocket” di TEKNOFEST 2026 Turki

KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Suap HGB Summarecon di Bogor, 4 di Antaranya Diduga Orang Kepercayaan Menteri ATR/BPN

29 Sep 2026 - 04:46 WIB

KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Suap HGB Summarecon di Bogor, 4 di Antaranya Diduga Orang Kepercayaan Menteri ATR/BPN
Trending di Fakta Utama