KLIKFAKTA38 – Jakarta, 18 Oktober 2025 — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak serius dari potensi gagal bayar proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) terhadap posisi strategis Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti Pulau Natuna.
Dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Mahfud menyebut bahwa ketidakmampuan Indonesia membayar kewajiban utang proyek kereta cepat, yang sebagian besar dibiayai oleh pinjaman dari Tiongkok, bisa menimbulkan konsekuensi politik dan ekonomi jangka panjang.
“Kalau negara terus gagal bayar terhadap proyek strategis yang dibiayai asing, jangan heran kalau tekanan politik meningkat. Bahkan wilayah strategis seperti Natuna bisa menjadi alat tawar-menawar,” ujar Mahfud, Jumat [17/10].
Mahfud menegaskan, meskipun tidak secara langsung ada ancaman pengambilalihan wilayah, pola negosiasi utang internasional sering kali memunculkan tekanan diplomatik yang berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi dan maritim Indonesia.
“Kita tidak bicara invasi militer, tapi tentang leverage ekonomi dan politik. Kalau utang tidak terkendali, pihak pemberi pinjaman bisa menekan kita dalam bentuk lain,” tambahnya.
Proyek KCJB yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo dan kini beroperasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi beban keuangan besar. Berdasarkan laporan terakhir, biaya membengkak hingga lebih dari Rp 130 triliun, di luar proyeksi awal.
Mahfud menilai pemerintah harus lebih transparan soal skema pembayaran dan dampak geopolitik dari proyek-proyek besar yang melibatkan negara asing. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi nasional agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan yang bisa melemahkan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara.
“Utang itu bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga pertahanan. Kalau kita lengah, wilayah seperti Natuna bisa jadi taruhan diplomatik,” pungkas Mahfud.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Mahfud tersebut.
