“Kalau Soeharto yang menindas rakyat, membungkam demokrasi, dan melanggar HAM dijadikan pahlawan, lalu kami para aktivis 98 yang melawan kediktatoran itu dianggap apa? Pengkhianat?” kata Masinton dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/5).
Masinton menegaskan bahwa gerakan reformasi 1998 lahir dari perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Menurutnya, memberi gelar pahlawan kepada sosok yang dilengserkan oleh gerakan rakyat adalah bentuk penghinaan terhadap perjuangan demokrasi Indonesia.
“Ini bukan sekadar soal gelar. Ini soal memutarbalikkan sejarah dan menodai semangat reformasi,” tegasnya.
Masinton juga mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan dalam menentukan tokoh yang layak diberi gelar pahlawan nasional. “Pahlawan adalah mereka yang berjuang untuk rakyat, bukan yang menghisapnya. Jangan jadikan gelar pahlawan sebagai alat politik untuk cuci dosa masa lalu,” pungkasnya.
Wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto kembali mencuat setelah beberapa tokoh dan organisasi menyampaikan dukungan formal kepada pemerintah. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi dari Presiden terkait hal tersebut.
