KLIKFAKTA38 – YOGYAKARTA — Ketegangan mewarnai suasana rapat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (31/7). Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDIP, Sitorus, mendadak mengusir sejumlah wartawan yang tengah meliput jalannya pertemuan resmi di dalam ruangan.
Insiden tersebut bermula saat sejumlah awak media masuk untuk mengambil dokumentasi visual dan mencatat dinamika rapat. Di tengah berlangsungnya diskusi, Sitorus menghentikan pembicaraan dan mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan jurnalis di area pintu masuk ruangan.
“Jangan di sini, seperti sirkus saja!” ujar Sitorus dengan nada tinggi sembari melambaikan tangan mengusir para jurnalis keluar dari ruangan.
Sikap konfrontatif tersebut memicu keheranan para wartawan yang hadir, mengingat agenda rapat tersebut sebelumnya dinyatakan terbuka untuk umum. Meski beberapa jurnalis berusaha meminta klarifikasi mengenai alasan pengusiran, legislator tersebut tetap meminta awak media menunggu di luar hingga rapat selesai.
Kecaman Ikatan Jurnalis
Tindakan pengusiran ini menuai kritik tajam dari kalangan organisasi pers di Yogyakarta. Perilaku tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang.
Dasar Hukum Kebebasan Pers – Ketentuan Utama
UU No. 40 Tahun 1999 tentang PersPasal 4 Ayat (3) menjamin pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sanksi Pidana (Pasal 18 Ayat 1)Setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Perwakilan komunitas pers setempat menyayangkan istilah “sirkus” yang dialamatkan kepada kerja-kerja jurnalistik. Peliputan di lembaga legislatif merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik (public watchdog) agar proses pembuatan kebijakan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekretariat DPRD DIY maupun Sitorus belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait insiden pengusiran tersebut. Awak media masih berusaha meminta konfirmasi resmi dari Pimpinan DPRD DIY terkait aturan prosedur peliputan di lingkungan gedung dewan.
