KLIKFAKTA38 – JAKARTA, 5 Febuari 2026 – Gelombang penolakan terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program non-pendidikan mencapai puncaknya. Hari ini, koalisi yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, serikat guru, dan pemerhati pendidikan resmi mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Senin [26/1]
Gugatan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mengalokasikan sebagian dana dari fungsi pendidikan untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintah saat ini.
Titik Terang Persoalan
Para pemohon menilai bahwa penggunaan dana pendidikan untuk program pangan adalah bentuk “penyelundupan anggaran” yang mencederai konstitusi. Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
“Kami tidak menolak anak-anak diberi makan bergizi, tapi jangan ambil dari ‘piring’ pendidikan. Guru honorer masih banyak yang belum layak upahnya, dan gedung sekolah banyak yang rubuh. Kenapa anggarannya justru disedot untuk program luar pendidikan?” ujar perwakilan koalisi saat ditemui di gedung MK.
Poin-Poin Utama Gugatan
Dalam berkas permohonannya, penggugat menyoroti beberapa dampak sistemik jika alokasi ini diteruskan:
Defisit Dana Operasional Sekolah (BOS): Khawatir akan adanya pemangkasan bantuan operasional yang langsung menyentuh siswa.
Kesejahteraan Guru Terhambat: Program peningkatan kompetensi dan tunjangan guru dikhawatirkan mandek.
Infrastruktur Pendidikan: Ribuan ruang kelas yang rusak terancam tidak mendapatkan renovasi tepat waktu.
Baca juga; Ada Laporan Rekening Nasabah BCA Tiba-tiba Kosong, Nasabah Pertanyakan Keamanan Bank
Respons Pemerintah
Pemerintah sebelumnya berdalih bahwa pemberian makanan bergizi merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia (SDM) yang juga berkaitan dengan kesiapan belajar siswa di sekolah. Namun, argumen ini dipatahkan oleh para pakar hukum pendidikan yang menyebut bahwa secara teknis, anggaran pendidikan haruslah berfokus pada proses belajar mengajar dan fasilitas akademik.
Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan diperkirakan akan digelar dalam 14 hari kerja mendatang. Kasus ini diprediksi akan menjadi sorotan nasional karena menyangkut masa depan anggaran sektor krusial di Indonesia.
Analisis Singkat: Langkah ini menunjukkan dinamika demokrasi yang sehat, di mana masyarakat kritis terhadap realokasi anggaran yang dianggap melampaui batas kewenangan konstitusional. Jika MK mengabulkan gugatan ini, pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain di luar pos pendidikan 20% untuk menjalankan program MBG.
