KLIKFAKTA38 – TEHERAN – Di tengah guncangan politik pasca-kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel, Majelis Ahli (Assembly of Experts) Iran dikabarkan telah memilih Mojtaba Khamenei, putra kedua dari mendiang pemimpin tertinggi tersebut, sebagai penerus takhta kekuasaan di Republik Islam Iran.
Berdasarkan laporan dari Iran International dan sejumlah media global pada Rabu [4/3/2026], penunjukan Mojtaba (56) dilakukan melalui pertemuan tertutup yang dikabarkan berada di bawah tekanan kuat dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Jika dikonfirmasi secara resmi, ini akan menjadi suksesi kepemimpinan kedua dalam 47 tahun sejarah Republik Islam.
Dinasti di Tengah Bayang-bayang Perang
Pemilihan Mojtaba mengejutkan banyak pihak mengingat sistem Republik Islam selama ini sangat kritis terhadap kekuasaan turun-temurun, yang mereka anggap sebagai ciri khas monarki Shah yang digulingkan pada Revolusi 1979. Namun, kondisi darurat perang tampaknya telah mengubah peta kekuatan di Teheran.
Baca juga: Polda Riau Gulung Sindikat Pemburu Gading Gajah, 15 Tersangka Diringkus
Beberapa poin penting terkait kabar suksesi ini antara lain:
Peran IRGC: Garda Revolusi dikabarkan mendorong keras nama Mojtaba karena dianggap memiliki pengalaman mendalam dalam mengoordinasikan aparatur keamanan dan militer Iran dari balik layar.
Status Ulama: Salah satu hambatan utama Mojtaba adalah pangkat keulamaannya yang belum mencapai tingkat Ayatollah senior, syarat tradisional yang tertuang dalam konstitusi untuk menjadi Pemimpin Tertinggi.
Kekosongan Kekuasaan: Saat ini, pemerintahan dijalankan oleh Dewan Kepemimpinan Sementara yang terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan Ayatollah Alireza Arafi.
Reaksi dan Kontroversi
Analis politik menilai langkah ini sebagai upaya konsolidasi faksi garis keras untuk menjaga stabilitas rezim di tengah konflik bersenjata yang meluas di Timur Tengah. “Mojtaba adalah pilihan yang paling akrab dengan mekanisme keamanan dalam negeri saat ini,” ujar Mehdi Rahmati, seorang analis di Teheran.
Meski demikian, penunjukan ini berisiko memicu reaksi domestik. Sebagian warga Iran dan kalangan ulama di Qom dikabarkan keberatan dengan model suksesi ayah-ke-anak yang dianggap mencederai nilai-nilai awal republik.
Hingga saat ini, pemerintah resmi Iran belum mengeluarkan pernyataan publik untuk mengonfirmasi pelantikan tersebut. Dunia internasional kini menunggu apakah transisi ini akan membawa Iran menuju eskalasi lebih lanjut atau stabilisasi di tengah tekanan global.
