klikfakta38– Apabila kita lihat sekarang. Ada berapa grup WhatsApp keluarga yang isinya bukan lagi kabar arisan, melainkan potongan video politik, tangkapan layar berita yang belum tentu benar, atau meme yang menyindir pejabat tertentu?
Ada berapa kali kita ikut berdebat di kolom komentar, padahal awalnya cuma niat scroll sambil rebahan? Itulah wajah demokrasi kita hari ini bukan lagi soal bilik suara lima tahun sekali, tapi soal apa yang muncul di linimasa setiap detik. Media digital sudah menjelma jadi ruang publik baru, dan sayangnya, ruang itu tidak selalu ramah bagi akal sehat.
Dari Meja Makan ke Notifikasi Ruang Publik yang Berpindah Rumah
Dulu, obrolan politik lahir di warung kopi, ronda malam, atau meja makan keluarga. Sekarang, obrolan itu lahir dari notifikasi yang muncul tanpa diundang. Bedanya besar di warung kopi, kita masih bisa melihat raut wajah lawan bicara, mendengar nada suaranya, menahan diri karena sungkan.
Di media digital, semua sekat itu hilang. Orang bisa marah-marah pada orang asing, menyebar tuduhan tanpa bukti, atau membagikan kabar yang belum sempat dicek kebenarannya semua dalam hitungan detik, sambil menunggu antrean di minimarket.
Perubahan ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal bagaimana kita bernegosiasi dengan kebenaran dan perbedaan pendapat setiap hari. Ketika setiap orang punya “mikrofon” di genggaman, siapa yang paling nyaring bukan yang paling benar yang sering kali menang di ruang publik digital.
Gelembung yang Nyaman, tapi Membelah Kita
Pernah merasa linimasa Anda seolah selalu “sepaham” dengan Anda? Itu bukan kebetulan. Algoritma media sosial dirancang untuk menyodorkan konten yang membuat kita betah berlama-lama, dan cara paling ampuh untuk itu adalah dengan menunjukkan hal-hal yang sudah kita sukai atau yakini.
Lama-lama, kita seperti hidup dalam gelembung sendiri, jarang berpapasan dengan pandangan berbeda, dan semakin yakin bahwa kelompok “seberang” itu keliru total.
Menurut Jonathan Haidt, psikolog sosial dari New York University yang banyak meneliti dampak media sosial terhadap masyarakat, media sosial jauh lebih andal dalam merobohkan sesuatu daripada membangunnya.
Ia menilai dampaknya paling terasa pada demokrasi yang sedang rapuh, alih-alih memperbaiki institusi yang butuh perbaikan, media sosial justru mempercepat keretakannya. Fenomena ini terasa dekat sekali dengan keseharian kita coba ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar mengubah pikiran gara-gara berdebat di media sosial? Kemungkinan besar jarang, karena ruang itu memang tidak dirancang untuk mempertemukan, melainkan untuk mempertegas.
Ketika Kabar Bohong Berlari Lebih Cepat daripada Fakta
Masalah makin runyam ketika gelembung tadi diisi bukan hanya opini, tapi juga informasi yang sengaja disesatkan. Video yang dipotong sepihak, tangkapan layar yang direkayasa, atau narasi yang dibumbui supaya viral semua itu menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi yang datang belakangan, kalau pun ada yang mau membacanya.
Claire Wardle, pakar komunikasi dari Brown University yang banyak meneliti soal disinformasi, dalam kajiannya menempatkan disinformasi bukan sebagai gangguan kecil, melainkan sebagai risiko besar yang mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri.
Di Indonesia sendiri, Azwar, pakar komunikasi dari FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, punya cara menggambarkan bahayanya yang lebih membumi. Ia memandang disinformasi yang menyebar layaknya percikan api yang disulut dengan bahan bakar begitu menyala, ia sulit dipadamkan, dan yang terbakar bukan cuma reputasi satu orang, tapi juga kepercayaan publik terhadap institusi secara luas.
Bayangkan efeknya kalau itu terjadi menjelang hari pencoblosan, ketika emosi publik sedang mudah tersulut dan waktu untuk mengecek kebenaran sangat sempit.
Bukan Soal Menyalahkan Teknologi
Yang menarik, semua pakar di atas sepakat pada satu titik, akar masalahnya bukan semata-mata pada teknologinya, melainkan pada bagaimana kita sebagai pengguna memperlakukannya.
Ponsel pintar hanyalah alat. Ia bisa jadi jembatan menuju keterbukaan informasi yang luar biasa, atau justru jadi mesin pembelah yang membuat kita makin sulit duduk semeja dengan orang yang berbeda pandangan.
Di titik inilah literasi digital menjadi kata kunci yang sering terdengar klise, tapi nyatanya belum benar-benar kita jalankan. Bukan sekadar tahu cara mengoperasikan aplikasi, tapi kebiasaan sederhana: berhenti sejenak sebelum membagikan sesuatu, mengecek sumber sebelum percaya, dan mau mendengar argumen dari sisi yang tidak kita sukai.
Kedengarannya sepele, tapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil semacam itulah demokrasi yang sehat dibangun bukan dari algoritma yang canggih, melainkan dari kesadaran kita sendiri saat menatap layar setiap hari.
Nasib demokrasi di era digital bukan cuma ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau desain platform media sosial, tapi juga oleh keputusan kecil yang kita ambil setiap kali jari kita hendak menekan tombol “bagikan”. Dan keputusan itu, untungnya, sepenuhnya ada di tangan kita.
