KLIKFAKTA38 – JAKARTA, 7 Agustus 2026 — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan tidak akan ada aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh elemen buruh di bawah naungannya sepanjang Agustus hingga September 2026.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai isu dan spekulasi yang beredar di masyarakat mengenai rencana unjuk rasa buruh dalam skala besar di kurun waktu tersebut.
“Setidak-tidaknya KSPI dan Partai Buruh tidak ada rencana melakukan aksi besar-besaran di bulan Agustus dan September 2026. Saya jamin tidak ada kerusuhan, tidak ada aksi besar-besaran,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, dilansir dari laporan detikFinance dan CNN Indonesia.
Alasan Pembatalan Aksi: Respon Positif Pemerintah dan DPR
Said Iqbal menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menggelar aksi jalanan diambil karena isu-isu utama ketenagakerjaan yang menjadi tuntutan buruh saat ini sedang ditindaklanjuti secara kooperatif oleh pihak pemerintah maupun DPR RI.
Menurut laporan detikFinance, empat tuntutan pokok buruh direspons dengan baik dalam ruang-ruang dialog diplomasi, sehingga langkah turun ke jalan belum diperlukan dalam waktu dekat.
“Empat isu ini direspons dengan baik oleh pemerintah dan DPR RI. Karena isu-isu ini sedang dalam proses, maka fokus kita adalah mengawal jalannya pembahasan tersebut secara konstruktif,” lanjutnya.
Silang Pendapat di Tingkat Serikat Buruh
Meskipun KSPI dan Partai Buruh telah menyatakan tidak akan turun ke jalan, dinamika di tingkat kelompok buruh menunjukkan adanya perbedaan pandangan.
Sebagaimana diberitakan oleh Kumparan, perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI), Andi Gani Nena Wea, sempat menyampaikan penolakan terhadap klaim bahwa seluruh elemen buruh sepakat tidak berdemo. KBPBI menegaskan tetap memprioritaskan jalur diplomasi, namun tidak menutup kemungkinan menggelar aksi yang aman dan tertib apabila aspirasi buruh menemui jalan buntu.
Menanggapi berbagai dinamika tersebut, Said Iqbal mengimbau publik dan anggota serikat agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi, serta menegaskan bahwa penyampaian pendapat tetap akan berjalan sesuai koridor hukum dan menjaga kondusivitas nasional.
Abduh Hanif MR
