KLIKFAKTA38 – JAKARTA – Gelombang desakan untuk melakukan reformasi total di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menguat. Sejumlah tokoh nasional mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat malam [30/1/2026]. Dalam pertemuan tertutup tersebut, mereka secara terbuka meminta Presiden untuk segera mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang hadir dalam pertemuan itu, mengonfirmasi bahwa seluruh tokoh yang diundang memiliki satu suara mengenai masa depan kepemimpinan Polri. Menurutnya, keberhasilan reformasi kepolisian sangat bergantung pada pergantian pucuk pimpinan.
“Seluruh tokoh yang diundang itu setuju untuk dilakukan pergantian pimpinan Polri. Reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada dan berhasil jika pucuk pimpinannya diganti,” ujar Abraham Samad kepada awak media, Senin [2/2/2026].
Tokoh yang Hadir dan Poin Masukan
Pertemuan yang berlangsung hangat namun serius tersebut dihadiri oleh figur-figur yang dikenal kritis, di antaranya:
Susno Duadji (Mantan Kabareskrim Polri): Memberikan sorotan tajam pada perlunya transformasi kultural dan struktural di Polri.
Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian BUMN): Menyoroti aspek profesionalisme dan independensi lembaga.
Siti Zuhro (Peneliti Utama BRIN): Memberikan perspektif mengenai dampak netralitas Polri terhadap kualitas demokrasi dan pemilu.
Abraham Samad (Mantan Ketua KPK): Menekankan pada penguatan etika kepemimpinan.
Baca juga: Geger Asap Oranye di Merak: Puluhan Warga Sesak Napas, Pemkot Cilegon Desak Evaluasi SOP
Respons Istana dan Dinamika Politik
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengklarifikasi bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Ia membantah label “oposisi” yang sempat disematkan oleh beberapa pihak kepada para tokoh tersebut.
“Bapak Presiden sangat terbuka untuk berdialog dan menerima masukan. Mereka adalah tokoh masyarakat dengan keahlian sektoral yang ingin melihat bangsa ini lebih baik,” tegas Prasetyo.
Di sisi lain, isu pergantian Kapolri ini juga dipicu oleh peristiwa kerusuhan pada akhir Agustus 2025 yang menelan korban jiwa, serta desakan agar Polri tetap di bawah pengawasan yang lebih ketat—baik tetap di bawah Presiden maupun wacana di bawah kementerian.
Tantangan ke Depan
Hingga saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menjabat dan terus menjalankan agenda transformasi Polri. Penasihat Ahli Kapolri, Hermawan Sulistyo, menyatakan bahwa urusan pergantian jabatan sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden.
“User-nya itu siapa? Presiden. Ya terserah Presiden lah. Saya kira Kapolri juga tidak ingin menjabat selamanya,” tuturnya saat ditemui di STIK Jakarta [4/2/2026].
Keputusan kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah ia akan mempertahankan Jenderal Listyo Sigit hingga masa pensiunnya atau melakukan penyegaran kepemimpinan sesuai desakan para tokoh nasional demi percepatan reformasi Polri.
