KLIKFAKTA38 – TEHERAN – Eskalasi ketegangan antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat (AS) mencapai titik didih baru. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara resmi menyatakan bahwa negaranya berada dalam kesiapan penuh untuk menghadapi konfrontasi militer jika Washington memutuskan untuk “menguji” kekuatan Teheran.
Pernyataan keras ini disampaikan Araghchi dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Senin [12/1/2026], merespons ancaman Presiden AS Donald Trump yang menyebut sedang mempertimbangkan “opsi yang sangat kuat” terhadap Iran menyusul gelombang unjuk rasa besar-besaran di negara tersebut.
“Kami Lebih Siap dari Sebelumnya”
Araghchi menekankan bahwa kemampuan militer Iran saat ini telah meningkat pesat, baik secara kualitas maupun kuantitas, dibandingkan periode konflik singkat 12 hari yang terjadi pada pertengahan 2025 lalu.
“Jika Washington ingin menguji opsi militer yang pernah mereka coba sebelumnya, kami siap untuk itu. Kami memiliki kesiapan militer yang luas dan ekstensif dibandingkan apa yang kami miliki pada perang terakhir,” tegas Araghchi.
Senada dengan Araghchi, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf juga mengeluarkan peringatan keras. Ia menyatakan bahwa seluruh pangkalan militer dan kapal-kapal AS di kawasan Teluk akan menjadi “target sah” bagi militer Iran jika terjadi intervensi asing terhadap kedaulatan mereka.
Di Ambang Perang dan Diplomasi
Meski nada bicara Teheran kian agresif, Araghchi mengisyaratkan bahwa pintu diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Ia menyebutkan bahwa komunikasi melalui utusan khusus AS, Steve Witkoff, masih terus berlangsung. Namun, Iran mengajukan syarat mutlak: perundingan harus dilakukan secara adil dan tanpa tekanan atau diktat militer.
Di sisi lain, Gedung Putih melalui Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyatakan bahwa meski diplomasi tetap menjadi prioritas utama, opsi serangan udara terhadap fasilitas strategis Iran tetap berada “di atas meja” sebagai respons atas tindakan keras Teheran terhadap para pengunjuk rasa.
Latar Belakang Krisis
Ketegangan terbaru ini dipicu oleh dua faktor utama:
Aksi Protes Domestik: Gelombang demonstrasi besar-besaran di Iran sejak 28 Desember 2025 akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi politik yang telah menelan korban jiwa lebih dari 500 orang.
Sanksi Ekonomi: Kebijakan terbaru Trump yang memberlakukan tarif 25% bagi negara mana pun yang masih menjalin hubungan bisnis dengan Iran, yang dianggap Teheran sebagai bentuk “perang ekonomi” terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, komunitas internasional, termasuk PBB, terus memantau situasi di Selat Hormuz seiring dengan dibukanya pusat koordinasi pertahanan udara baru oleh AS di Qatar sebagai langkah antisipasi.
