klikfakta38. – Kasus Jefri Taha di Rumah Sakit Sitti Khadijah, Kota Gorontalo, menarik perhatian bukan hanya karena adanya kericuhan di lingkungan rumah sakit, tetapi juga karena munculnya identitas wartawan dalam peristiwa tersebut.
Pemberitaan yang berkembang menyebut seorang pria yang mengaku sebagai jurnalis terlibat dalam insiden yang kemudian mendapat perhatian organisasi profesi pers. Aliansi Jurnalis Independen – AJI Gorontalo mengecam tindakan yang dinilai tidak mencerminkan kerja jurnalistik dan menegaskan bahwa tugas jurnalis adalah melakukan peliputan, bukan mengancam.
Namun, berbagai fakta mengenai peristiwa tersebut tetap harus ditempatkan secara proporsional dan tidak mendahului proses hukum.
Peristiwa ini sekaligus mengingatkan bahwa menjadi wartawan bukan sekadar memiliki kartu pers, nama media, atau mengaku menjalankan tugas jurnalistik. Ada standar profesi yang melekat di dalamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers, tetapi kemerdekaan tersebut berjalan bersama tanggung jawab.
Kode Etik Jurnalistik bahkan secara tegas mengharuskan wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak beritikad buruk.
Ketika Kepentingan Publik Harus Dipisahkan dari Kepentingan Pribadi
Wartawan boleh memiliki kepedulian. Wartawan juga boleh mempertanyakan pelayanan sebuah lembaga, termasuk rumah sakit. Bahkan, fungsi kontrol sosial pers memang mengharuskan wartawan berani mengajukan pertanyaan ketika menemukan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Tetapi kepedulian terhadap suatu persoalan tidak boleh menghilangkan jarak profesional seorang wartawan. Jika persoalan yang awalnya hendak diliput kemudian berubah menjadi konflik personal, wartawan perlu mampu membedakan kapan dirinya sedang menjalankan fungsi jurnalistik dan kapan dirinya sedang bertindak sebagai warga negara yang memiliki persoalan pribadi.
Pemikiran Stephen J. A. Ward, akademisi yang banyak menulis tentang etika jurnalistik, relevan dalam konteks ini. Ward mengembangkan gagasan pragmatic objectivity, yang tidak memandang objektivitas sekadar sebagai sikap dingin atau netral tanpa kepedulian.
Objektivitas, dalam kerangka Ward, lebih merupakan proses profesional untuk menguji informasi, mempertimbangkan berbagai perspektif, menggunakan penilaian jurnalistik secara bertanggung jawab, serta terbuka terhadap koreksi.
Ward juga mengkritik pemahaman objektivitas yang hanya berhenti pada gagasan “sekadar menyajikan fakta”, seolah-olah wartawan tidak perlu melakukan penilaian dalam proses jurnalistiknya.
Dalam konteks kasus Jefri Taha, pemikiran tersebut memberi pembelajaran sederhana, wartawan boleh peduli terhadap persoalan publik, tetapi cara memperjuangkan persoalan itu tetap harus berada dalam koridor profesionalisme jurnalistik.
Jika terdapat dugaan pelayanan rumah sakit yang bermasalah, jalur jurnalistiknya tersedia. Wartawan dapat meminta penjelasan manajemen rumah sakit, meminta keterangan tenaga medis, mendengar keluarga pasien, memeriksa dokumen yang relevan, mencari data pembanding, kemudian menyajikannya kepada publik.
Itulah kekuatan pers.
Bukan tekanan.
Bukan ancaman.
Bukan pula penggunaan identitas wartawan untuk mendapatkan perlakuan khusus.
Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 bahkan menegaskan bahwa wartawan harus menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sementara Pasal 3 mengharuskan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Dengan demikian, ketika seorang wartawan berhadapan dengan sebuah persoalan, pertanyaan pertama yang semestinya muncul bukan, “Bagaimana saya memenangkan persoalan ini?”, tetapi, “Bagaimana saya mendapatkan fakta yang benar dan menyampaikannya kepada publik secara bertanggung jawab?”
Independensi Bukan Berarti Harus Pura-Pura Tidak Memihak
Ada satu hal yang sering membingungkan dalam pembicaraan tentang netralitas wartawan: apakah wartawan harus selalu berada di tengah dan memberikan bobot yang sama kepada semua pihak? Jawabannya tidak sesederhana itu.
Mantan Executive Editor The Washington Post, Marty Baron, memberikan pandangan yang menarik. Menurut Baron, objektivitas tidak sama dengan netralitas dan bukan pula kewajiban untuk selalu memberikan bobot yang sama kepada dua pihak.
Objektivitas justru menuntut wartawan melakukan peliputan secara jujur, terbuka, menyeluruh, dan ketat, kemudian menyampaikan kepada publik apa yang ditemukan berdasarkan fakta.
Pemikiran Baron penting karena istilah “netral” sering kali dipahami secara keliru. Wartawan bukan wasit yang harus mengatakan kedua pihak sama-sama benar. Wartawan adalah pencari fakta.
Jika setelah proses verifikasi ternyata fakta lebih kuat menunjukkan kesalahan salah satu pihak, wartawan tidak harus menciptakan keseimbangan palsu hanya demi terlihat netral. Namun, sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, proses jurnalistiknya harus benar.
Dalam kasus Jefri Taha, prinsip ini juga harus berlaku kepada semua pihak. Jika ada dugaan tindakan intimidasi atau kekerasan, media harus menguji dan memberitakannya berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tetapi apabila terdapat persoalan pelayanan rumah sakit yang menjadi latar belakang peristiwa, persoalan itu juga tidak boleh hilang begitu saja dari pemberitaan. Di sinilah independensi bekerja.
Independensi bukan berarti wartawan tidak mempunyai hati. Independensi berarti kepentingan pribadi tidak boleh mengendalikan fakta yang diberitakan.
Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 menempatkan independensi, akurasi, keberimbangan, dan sikap tidak beritikad buruk sebagai fondasi kerja wartawan. Penafsiran Dewan Pers mengenai prinsip independensi juga menekankan bahwa wartawan harus memberitakan fakta sesuai suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, atau intervensi pihak lain.
Maka, seorang wartawan tetap boleh bersikap kritis. Bahkan, wartawan memang harus kritis. Tetapi kritik jurnalistik harus lahir dari fakta, bukan dari emosi.
Menjaga Marwah Profesi Tanpa Menghakimi
Ada pembelajaran lain yang tidak kalah penting dari kasus ini komunitas pers perlu berani menjaga batas profesinya sendiri.
AJI Gorontalo telah mengambil sikap dengan mengecam tindakan pria yang mengaku sebagai wartawan dalam insiden tersebut. Pernyataan itu penting bukan untuk menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai, melainkan untuk menegaskan batas antara kerja jurnalistik dan tindakan personal.
Sikap seperti itu justru diperlukan agar masyarakat tidak menyamakan semua perilaku seseorang dengan profesi yang dibawanya. Sebab, jika seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai etika lalu berlindung di balik identitas wartawan, yang terdampak bukan hanya dirinya. Yang ikut dipertaruhkan adalah kepercayaan publik kepada profesi jurnalistik secara keseluruhan.
Dalam kerangka pemikiran Denis McQuail, objektivitas merupakan salah satu ukuran penting kualitas pemberitaan dan berkaitan dengan kepercayaan serta reliabilitas media. Objektivitas antara lain berkaitan dengan faktualitas, akurasi, relevansi, dan ketidakberpihakan yang tidak semestinya.
Dari kerangka tersebut, dapat ditarik satu pelajaran penting, kualitas jurnalistik tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir sebuah berita, tetapi juga oleh norma dan proses profesional yang melahirkannya.
Karena itu, persoalan yang perlu direnungkan bukan hanya apakah seseorang benar-benar wartawan atau bukan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa benar-benar merupakan tindakan jurnalistik?
Jika seorang wartawan melakukan wawancara, observasi, verifikasi, konfirmasi, mengumpulkan dokumen, serta memberi ruang kepada pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab, kemudian menulis berita berdasarkan fakta, itulah kerja jurnalistik.
Sebaliknya, apabila identitas wartawan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menekan seseorang, memaksa pihak tertentu, atau menyelesaikan persoalan personal, maka profesi tidak seharusnya dijadikan tameng.
UU Pers memberikan ruang yang luas bagi kemerdekaan pers. Tetapi ruang itu bukan ruang tanpa batas. Justru karena pers memperoleh kebebasan, wartawan dituntut semakin bertanggung jawab. Kemerdekaan pers membutuhkan independensi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik.
Kasus Jefri Taha sebaiknya tidak berhenti sebagai berita tentang seorang pria yang mengaku wartawan dan kemudian berhadapan dengan persoalan hukum. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk kembali bertanya kepada diri sendiri: seperti apa seharusnya perilaku seorang wartawan ketika berhadapan dengan konflik?
Jawabannya sebenarnya sudah tersedia dalam prinsip dasar profesi. Wartawan tidak harus diam ketika melihat persoalan. Wartawan tidak harus menyenangkan semua pihak. Wartawan bahkan boleh keras dalam menggali fakta.
Tetapi keras dalam pertanyaan berbeda dengan keras dalam tindakan. Berani berbeda dengan arogan. Membela kepentingan publik berbeda dengan memperjuangkan kepentingan pribadi.
Dan yang paling penting, kebebasan pers tidak membutuhkan wartawan yang merasa paling berkuasa. Kebebasan pers membutuhkan wartawan yang memahami bahwa kekuasaan terbesar profesinya justru terletak pada kemampuan mencari, menguji, dan menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab.
Karena itu, siapa pun yang membawa nama wartawan seharusnya menyadari satu hal: Identitas pers adalah amanah, bukan kekebalan.
