KLIKFAKTA38 – YOGYAKARTA — Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang menyoroti dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jalan Malioboro, berlangsung memanas hingga Selasa (20/10/2026) malam.
Aksi yang dimulai sejak siang hari tersebut melibatkan ribuan gabungan mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, seperti Aliansi UMY Bergerak, UGM, dan UII. Massa mengusung seruan evaluasi total atas berbagai janji politik serta dampak arah pembangunan nasional yang dirasakan oleh masyarakat sipil, kaum buruh, hingga petani.
Kronologi Aksi hingga Malam Hari
Siang Hari (12.00 WIB – 16.00 WIB): Massa aksi berdatangan secara bergelombang dari beberapa titik kumpul. Menggunakan kendaraan roda dua dan membawa bendera serta spanduk kritik, massa memadati kawasan depan kompleks DPRD DIY.
Sore Hari (16.00 WIB – 18.00 WIB): Orasi politik disampaikan secara bergantian oleh para perwakilan elemen mahasiswa. Situasi lalu lintas di sepanjang Jalan Malioboro sempat mengalami penutupan dan pengalihan arus oleh pihak kepolisian.
Malam Hari (18.30 WIB – Selesai): Hingga selepas waktu Isya, massa aksi masih bertahan di depan pintu gerbang Gedung DPRD DIY. Suasana memanas setelah terjadi insiden pelemparan batu dan mercon. Petugas kepolisian yang berjaga mengambil tindakan tegas membubarkan paksa massa aksi sekitar pukul 21.00 WIB untuk mengamankan obyek vital dan kawasan publik Malioboro.
Tuntutan Utama Aksi
Dalam orasi dan penyataan sikap resminya, massa aksi menyuarakan 7 (tujuh) poin tuntutan utama terhadap pemerintah, di antaranya:
Evaluasi Kebijakan Nasional: Evaluasi total terhadap capaian dan arah pembangunan selama dua tahun kepemimpinan nasional.
Kritisasi Kabinet & Aparatur: Menolak dominasi aparatur dalam ranah sipil serta penataan postur kabinet yang dinilai terlalu gemuk.
Isu Lingkungan & Karhutla: Penanganan serius terhadap isu penegakan hukum lingkungan hidup dan kebakaran hutan/lahan.
Perlindungan HAM & Sektor Publik: Penuntasan pelanggaran HAM serta keterjangkauan BBM bersubsidi bagi masyarakat kecil.
Yuyun Iriyanti
