KLIKFAKTA38 – Jakarta,17 April 2026 — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang meminta pelarangan anggota keluarga presiden untuk mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden. Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno yang digelar di Jakarta, dengan pertimbangan bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pembatasan hak politik warga negara, termasuk keluarga presiden, harus diatur secara jelas dalam konstitusi atau undang-undang. Sementara itu, ketentuan yang dimohonkan pemohon dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Hakim konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam proses demokrasi. “Tidak boleh ada diskriminasi berbasis hubungan keluarga dalam kontestasi politik, selama syarat administratif dan konstitusional terpenuhi,” ujar salah satu hakim dalam persidangan.
Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh sejumlah pemohon yang menilai adanya potensi konflik kepentingan serta penyalahgunaan kekuasaan apabila keluarga presiden diperbolehkan maju dalam pemilihan umum. Namun, MK berpendapat bahwa potensi tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mencabut hak politik seseorang secara preventif.
Putusan ini sekaligus menegaskan posisi MK dalam menjaga prinsip demokrasi dan hak asasi politik warga negara. Para pengamat menilai, keputusan ini akan berdampak pada dinamika politik menjelang pemilihan presiden mendatang, terutama terkait peluang figur-figur yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat petahana.
Dengan putusan ini, MK menutup ruang pembatasan berbasis relasi keluarga dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, sekaligus menegaskan bahwa mekanisme pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan harus dilakukan melalui instrumen hukum lain yang berlaku
