KLIKFAKTA38 – JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah terungkap adanya lonjakan signifikan pada pembayaran restitusi pajak yang diduga menyebabkan kebocoran hingga Rp25 triliun.Langkah tegas tersebut diambil בעקבות hasil investigasi internal terhadap sejumlah pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas membengkaknya nilai restitusi. Purbaya menyebut, dari lima pejabat yang diperiksa, dua di antaranya langsung dicopot dari jabatannya.
“Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot,” ujar Purbaya dalam keterangan kepada media di Jakarta, Senin [4/5/2026].
Lonjakan restitusi tak terdeteksi
Kasus ini mencuat setelah pemerintah menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan awal dengan realisasi pembayaran restitusi pajak sepanjang 2025. Menurut Purbaya, laporan yang diterimanya sebelumnya menyebut angka yang relatif kecil, namun realisasinya justru melonjak berkali lipat.
Kelebihan pembayaran tersebut terutama terjadi pada sektor pertambangan, khususnya industri batu bara. Akibatnya, negara harus menanggung tambahan beban hingga sekitar Rp25 triliun.
Audit menyeluruh dan potensi pelanggaran
Untuk menelusuri dugaan kebocoran lebih jauh, Kemenkeu telah meminta audit menyeluruh oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit ini mencakup periode panjang, yakni 2016 hingga 2025, guna memastikan apakah terdapat praktik penyimpangan sistematis dalam mekanisme restitusi pajak.
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menindak pihak-pihak yang terbukti bermain dalam proses restitusi.
“Siapa yang main akan kita hantam,” tegasnya.
Baca juga: Razia Ilegal di Palembang Picu Kecelakaan, 5 Oknum Petugas Dishub Dipecat
Sinyal bersih-bersih internal
Pencopotan dua pejabat ini dipandang sebagai sinyal kuat dimulainya langkah bersih-bersih di internal Kemenkeu, khususnya pada sektor perpajakan yang selama ini rawan penyimpangan. Selain pemecatan, investigasi terhadap pejabat lain masih terus berlangsung.
Kebijakan ini juga menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Purbaya sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2025, terutama dalam menjaga integritas fiskal dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
