KLIKFAKTA38 – MATARAM, 5 April 2026 – Kehidupan sehari-hari masyarakat di Pulau Lombok sedang diuji. Dalam beberapa pekan terakhir, pemandangan antrean panjang tabung hijau “melon” kapasitas 3 kilogram menjadi pemandangan lazim di depan pangkalan dan pengecer. Kelangkaan ini bukan sekadar isu statistik, melainkan beban nyata yang menghimpit ekonomi rumah tangga dan pelaku UMKM.
Fakta di Lapangan: Stok Menipis, Harga Melejit
Berdasarkan pantauan di wilayah Lombok Timur dan Lombok Barat per awal April 2026, stok gas bersubsidi di tingkat pengecer mulai mengering. Di beberapa titik, pengecer mengaku hanya dijatahi sekitar 10 tabung dalam sekali distribusi, jumlah yang habis dalam hitungan menit.
Kondisi ini memicu lonjakan harga yang tak terkendali. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya berada di kisaran Rp18.000, kini melonjak tajam. Di tingkat pengecer, warga melaporkan harga tembus hingga Rp25.000 bahkan Rp31.000 per tabung.
”Kami sudah keliling ke tiga kecamatan, tapi hasilnya nihil. Kalaupun ada, harganya sudah tidak masuk akal. Padahal kami sangat butuh untuk memasak sehari-hari,” keluh Marniati (37), warga Lombok Timur.
Baca juga: Warga Bogor Dikejutkan Macan Tutul Terjerat di Gunung Mas, Kini Telah Diamankan
Akar Permasalahan: Kuota vs Kebutuhan
Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab krisis energi ini:
Peningkatan Konsumsi: Adanya perayaan hari besar keagamaan dan musim hajatan (seperti musim Maulid atau pernikahan di bulan Syawal) meningkatkan permintaan secara drastis.
Ketidaktepatan Sasaran: Dugaan penggunaan gas subsidi oleh sektor-sektor yang tidak berhak, termasuk isu penggunaan oleh dapur penyedia program makan besar, menjadi sorotan Pemda.
Kendala Distribusi: Pembatasan jatah di tingkat pangkalan membuat rantai pasok ke pengecer terkecil menjadi tersendat.
Pemerintah Provinsi NTB juga telah mengeluarkan langkah strategis:
Penambahan Kuota: Mengusulkan tambahan suplai harian hingga 50% untuk daerah terdampak parah.
Larangan bagi ASN: Menegaskan kembali aturan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menggunakan gas subsidi.
Sanksi Pangkalan: Ancaman pencabutan izin bagi pangkalan yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual jauh di atas HET.
Harapan Masyarakat
Warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan seremonial pengecekan, tetapi benar-benar memastikan distribusi kembali lancar. Bagi masyarakat kecil di Lombok, gas 3 kg bukan sekadar komoditas; ia adalah urat nadi yang menentukan apakah dapur mereka bisa mengepul esok hari atau tidak.
