KLIKFAKTA38 – Tidore Kepulauan – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, pada Senin (6/7/2026). Massa menyampaikan penolakan terhadap wacana merumahkan pegawai serta menuntut kepastian status kerja di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit.
Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan merumahkan PPPK akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian ribuan pegawai dan mengganggu pelayanan publik. Mereka meminta Pemerintah Kota Tidore mencari solusi tanpa mengorbankan nasib para tenaga kerja yang telah mengabdi di berbagai organisasi perangkat daerah.
Menanggapi tuntutan massa, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa PPPK maupun PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Sebagai langkah penyesuaian, pemerintah memilih menerapkan pemotongan sebesar 30 persen terhadap tambahan penghasilan pegawai dan penghasilan PPPK untuk membantu mengatasi defisit keuangan daerah.
Baca juga: Mahasiswi Telkom University Hilang Misterius, Keluarga Berharap Segera Ditemukan
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri turut merespons aksi tersebut dengan meminta Pemerintah Kota Tidore melakukan pendataan terhadap seluruh ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari evaluasi dan penataan data kepegawaian. Pemerintah Kota Tidore menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut.
Aksi demonstrasi akhirnya mereda setelah perwakilan PPPK diterima berdialog dengan pemerintah daerah. Hasil pertemuan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan merumahkan PPPK, sehingga tuntutan utama para peserta aksi mendapat kepastian dari Pemerintah Kota Tidore.
