KLIKFAKTA38 – Jakarta — Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Said Iqbal, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kebijakan pengupahan buruh di Indonesia.
Menurutnya, perjuangan buruh untuk mendapatkan kenaikan upah sebesar Rp200 ribu saja kerap dihadapkan dengan berbagai alasan sulitnya kondisi ekonomi. Namun, ia menilai hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap DPR yang dinilai mudah menetapkan kenaikan gaji serta tunjangan mereka sendiri.
“Ketika buruh meminta kenaikan upah Rp200 ribu, selalu jawabannya ekonomi belum pulih, kondisi negara sulit. Tapi kalau giliran DPR mengatur gaji dan tunjangan, bisa dengan mudah diputuskan bahkan sambil berjoget-joget,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Kamis [28/8].
Ia menilai, sikap tersebut menunjukkan ketidakadilan sosial dan semakin memperlebar jurang antara rakyat kecil dengan para pengambil kebijakan.
Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa buruh hanya menuntut kenaikan yang realistis untuk menutup biaya hidup yang terus meningkat, mulai dari kebutuhan pangan hingga pendidikan.
“Jangan hanya buruh yang selalu diminta mengencangkan ikat pinggang. Wakil rakyat seharusnya memberi contoh, bukan justru menunjukkan kemewahan di tengah penderitaan rakyat,” tambahnya.
Pernyataan ini menambah panjang kritik terhadap DPR yang belakangan ramai disorot publik karena isu tunjangan dan gaji anggota legislatif yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan kondisi ekonomi rakyat.
