KLIKFAKTA38 – JAKARTA, 30 Maret 2026 — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia memberikan catatan kritis: efisiensi tersebut sama sekali tidak boleh mengorbankan kualitas dan kandungan gizi makanan yang disajikan kepada masyarakat.
Ditemui usai menghadiri sebuah forum diskusi di Jakarta Pusat, Purbaya menilai bahwa penyesuaian anggaran di tengah situasi ekonomi global yang dinamis adalah hal yang wajar dan realistis dilakukan oleh pemerintah.
”Langkah efisiensi itu bagus untuk menjaga keberlanjutan APBN kita. Tetapi prinsip utamanya tidak boleh bergeser: kualitas makanan, porsi, dan nilai gizinya harus tetap sama. Jangan sampai karena ingin hemat, anak-anak kita justru diberi makanan yang kurang bernutrisi,” ujar Purbaya kepada awak media.
Memangkas Rantai Pasok, Bukan Nutrisi
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa efisiensi yang sehat seharusnya menyasar pada tata kelola logistik dan pemangkasan rantai pasok (supply chain) yang terlalu panjang, bukan dengan menurunkan standar bahan baku makanan.
Ia menyarankan beberapa poin krusial yang bisa dilakukan pemerintah:
Optimalisasi Bahan Baku Lokal: Membeli langsung dari petani dan peternak daerah untuk memangkas biaya distribusi.
Transparansi Distribusi: Memastikan tidak ada kebocoran anggaran di tingkat penyalur.
Keterlibatan UMKM: Memberdayakan dapur swadaya masyarakat dan UMKM kuliner lokal guna menekan biaya operasional skala besar.
Baca juga: Dubes Arab Saudi Pastikan Haji 2026 Tetap Berjalan Sesuai Rencana di Tengah Krisis Kawasan
Tantangan Anggaran MBG
Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu pilar pemulihan sumber daya manusia memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Beberapa pengamat sempat mengkhawatirkan fluktuasi harga bahan pangan akan membuat pemerintah terjepit di antara pilihan menurunkan kualitas atau menambah subsidi.
Purbaya optimistis, dengan manajemen yang disiplin dan pengawasan yang ketat di lapangan, pemerintah mampu menjalankan program ini tanpa harus mengorbankan kesehatan generasi mendatang.
