KLIKFAKTA38 – JAKARTA, 17 Juli 2026 — Pemerintah RI menyatakan posisi siap sedia untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah kini dalam posisi menunggu rampungnya draf inisiatif baru yang tengah digodok oleh DPR RI.
Yusril mengungkapkan bahwa draf yang saat ini tengah dipersiapkan oleh legislatif berbeda dengan naskah yang pernah diajukan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Draf lama RUU Perampasan Aset dibuat era Presiden Jokowi. Sekarang DPR bikin draf baru. Itu yang sedang digodok DPR. Pemerintah menunggu saja DPR selesai menyusun RUU inisiatifnya,” ujar Yusril di Jakarta.
Ingatkan Asas Keadilan dan Potensi Abuse of Power
Meski mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto, Yusril mengingatkan agar DPR RI tidak tergesa-gesa. Ia meminta parlemen tetap cermat dan berhati-hati agar regulasi baru ini tidak menabrak jaminan hak asasi manusia (HAM) serta undang-undang dasar.
Secara spesifik, pakar hukum tata negara ini menyoroti batas jelas antara penyitaan untuk mengamankan barang bukti dan perampasan aset secara permanen.
“Jangan sampai timbul kesewenang-wenangan dan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Kalau aset disita, tujuannya untuk mengamankan aset. Tunggu putusan pengadilan. Kalau terdakwa bersalah, barang bukti yang disita dieksekusi dirampas untuk negara. Kalau tidak terbukti, aset dikembalikan kepada terdakwa,” jelas Yusril.
Yusril juga menambahkan kekhawatirannya jika mekanisme perampasan dilakukan terlalu dini sebelum adanya kekuatan hukum tetap (inkracht). Menurutnya, jika aset berupa uang terlanjur dirampas dan disetor ke kas negara namun di kemudian hari pengadilan menyatakan terdakwa tidak bersalah, proses pengembaliannya akan sangat rumit.
Masuk Prolegnas Prioritas
Di sisi lain, respons positif ditunjukkan oleh parlemen. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya telah menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset dipastikan masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Komisi III DPR RI pun dilaporkan tengah melakukan pembahasan intensif demi menyempurnakan pasal demi pasal dalam regulasi yang dinilai krusial bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia tersebut.
