Oleh: Saaduddin
✍️Kabid Kaderisasi HIMMAH NWDI Kota Mataram
MATARAM – Di saat sebagian besar ekonomi global melambat, Indonesia justru mencatatkan kinerja yang patut diapresiasi: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada triwulan I 2026. Angka ini bukan hanya melampaui ekspektasi pasar, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara G-20.
Namun, di balik sorotan positif tersebut, terdapat realitas yang kurang menggembirakan: nilai tukar rupiah terus melemah dan bahkan sempat menembus Rp. 17.614 per dolar AS pada pertengahan Mei 2026.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis: mengapa pertumbuhan ekonomi yang solid tidak diikuti oleh penguatan nilai tukar.?
Pertumbuhan 5,61 persen didorong oleh konsumsi rumah tangga, momentum libur nasional, serta stimulus pemerintah yang efektif menjaga daya beli masyarakat. Sektor manufaktur juga menjadi penopang utama, menunjukkan bahwa fondasi ril ekonomi Indonesia masih kokoh. Inflasi pun tetap terkendali, memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makro.
Namun, di pasar valuta asing, cerita yang terbaca berbeda. Rupiah melemah 0,48 persen dalam sehari dan mencetak rekor terlemah sepanjang tahun 2026. Pelemahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik, kebijakan moneter The Fed yang masih ketat, serta sentimen risiko global turut menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Di sinilah letak paradoksnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya menjadi magnet bagi arus modal asing, yang pada gilirannya menguatkan nilai tukar. Namun, realitas menunjukkan hal sebaliknya.
Beberapa kemungkinan penjelasannya:
1. Kualitas Pertumbuhan: Pertumbuhan yang didominasi konsumsi domestik memang baik untuk stabilitas jangka pendek, tetapi kurang menarik bagi investor portofolio yang mencari imbal hasil tinggi dari sektor ekspor atau investasi produktif.
2. Defisit Transaksi Berjalan: Jika impor barang modal dan bahan baku terus meningkat seiring ekspansi industri, neraca perdagangan bisa tertekan, memberikan beban tambahan pada rupiah.
3. Persepsi Risiko: Investor global masih memandang Indonesia sebagai emerging market dengan risiko kebijakan dan regulasi yang perlu terus diperbaiki. Pertumbuhan tinggi saja tidak cukup jika kepercayaan terhadap konsistensi kebijakan fiskal-moneter, Pemerintah dan Bank Indonesia tidak bisa hanya bersandar pada narasi “pertumbuhan tertinggi di G-20”.
Beberapa langkah konkrit perlu dipertimbangkan:
Koordinasi Kebijakan yang Lebih Ketat: Sinergi antara fiskal (Kemenkeu), moneter (BI), dan sektor riil (Kementerian Investasi) harus diperkuat untuk mengirim sinyal konsistensi kepada pasar.
Penguatan Cadangan Devisa dan Instrumen Hedging: BI perlu memastikan likuiditas dolar AS memadai dan memperluas akses lindung nilai bagi pelaku usaha untuk mengurangi volatilitas.
Reformasi Struktural Berkelanjutan: Mempercepat deregulasi, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong hilirisasi industri agar pertumbuhan tidak hanya kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berorientasi ekspor.
Pertumbuhan 5,61 persen adalah pencapaian yang patut disyukuri, tetapi bukan alasan untuk berpuas diri. Ekonomi Indonesia ibarat kapal yang berlayar dengan mesin kuat (pertumbuhan), tetapi menghadapi ombak besar (gejolak global). Jika nahkoda tidak waspada, kapal bisa oleng meski mesinnya bagus.
Rupiah yang melemah adalah pengingat: stabilitas makroekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari ketahanan nilai tukar, inflasi, dan kepercayaan pasar. Kedepan, Indonesia perlu membuktikan bahwa pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan mampu menjadi fondasi bagi rupiah yang tangguh bukan sekadar angka di atas kertas.
