KLIKFAKTA38 – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang khusus bergerak di sektor tekstil. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan industri padat karya dan memperkuat kedaulatan sandang nasional di tengah tekanan ekonomi global
Dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan peta jalan (roadmap) komprehensif untuk membangkitkan kembali kejayaan industri tekstil Indonesia.
Dukungan Modal Jumbo dari Danantara
Rencana ambisius ini akan didukung penuh oleh pembiayaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dana sebesar USD 6 miliar atau setara dengan kurang lebih Rp101 triliun disiapkan sebagai modal awal untuk menggerakkan operasional BUMN tersebut.
“Bapak Presiden mengarahkan agar kita memiliki BUMN tekstil yang kuat. Danantara akan mendukung pendanaannya guna memastikan modernisasi mesin, efisiensi rantai pasok (supply chain), dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir,” ujar Airlangga kepada awak media.
Target: Serap Tenaga Kerja dan Ekspor 10 Kali Lipat
Pembentukan BUMN ini tidak hanya fokus pada profitabilitas, namun membawa misi sosial-ekonomi yang besar:
Perlindungan Tenaga Kerja: Industri tekstil dan garmen merupakan “garis hidup” bagi lebih dari 7 juta pekerja. BUMN baru ini diharapkan menjadi bantalan untuk meminimalisir gelombang PHK dan menciptakan lapangan kerja baru.
Peningkatan Ekspor: Pemerintah menargetkan nilai ekspor tekstil Indonesia meroket dari USD 4 miliar menjadi USD 40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
Substitusi Impor: Fokus utama adalah memperbaiki rantai nilai di sektor menengah (midstream), seperti produksi benang, kain, hingga proses finishing yang selama ini masih banyak bergantung pada produk impor.
Garda Terdepan Hadapi Perang Tarif
Kebijakan ini juga merupakan langkah defensif Indonesia menghadapi ketidakpastian perdagangan global, terutama kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Dengan adanya entitas negara yang kuat di sektor tekstil, Indonesia diharapkan memiliki daya tawar lebih tinggi dan kemandirian industri yang lebih kokoh.
Proses pembentukan entitas baru ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal pertama 2026, beriringan dengan beberapa proyek hilirisasi strategis lainnya yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
