Jakarta — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Reike Diah Pitaloka, memberikan pernyataan tegas menanggapi wacana pemotongan tunjangan anggota dewan yang belakangan memicu perdebatan publik.
Menurutnya, para wakil rakyat harus menunjukkan sikap empati terhadap kondisi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinilai semakin berat.
“Kalau memang untuk kepentingan rakyat, bukan hanya tunjangan yang dipotong, gaji kami pun tidak masalah jika perlu dipotong,” ujar Reike di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa [16/9].
Reike menegaskan, DPR tidak boleh menutup mata terhadap kritik masyarakat yang menilai fasilitas dan tunjangan wakil rakyat terlalu besar dibanding kondisi ekonomi mayoritas warga. Ia menambahkan, pemotongan tersebut bisa menjadi simbol keseriusan DPR dalam memperbaiki citra sekaligus meningkatkan solidaritas dengan rakyat.
“Ini soal keadilan sosial. Kami sebagai wakil rakyat harus hadir dalam realitas yang sama dengan masyarakat. Jadi jangan alergi dengan kritik atau wacana pemotongan tunjangan,” tegasnya.
Meski demikian, Reike juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan terkait gaji maupun tunjangan anggota DPR harus melalui mekanisme resmi di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR serta melibatkan pemerintah.
Pernyataan Reike ini muncul di tengah polemik publik terkait besarnya tunjangan dan fasilitas yang diterima anggota legislatif. Sejumlah kelompok masyarakat sipil sebelumnya mendesak agar DPR memangkas berbagai fasilitas sebagai bentuk komitmen dalam penghematan anggaran negara
