KLIKFAKTA38 – Jakarta, 14 Oktober 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menghapus proyek senilai Rp65 triliun dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh menunjukkan adanya keraguan terhadap kelayakan dan transparansi proyek tersebut.
Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin malam [13/10], Prabowo menegaskan bahwa setiap proyek strategis harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan memiliki dasar perencanaan yang kuat.
“Saya tidak mau proyek raksasa yang hanya bagus di atas kertas. Kalau tidak jelas manfaat dan akuntabilitasnya, lebih baik kita hentikan,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Menurut sumber di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, proyek senilai Rp65 triliun yang dihapus ini masuk dalam kategori infrastruktur dan energi, namun dinilai tidak memenuhi standar kelayakan finansial dan lingkungan. Beberapa proyek juga disebut belum memiliki studi teknis yang matang meski sudah tercatat dalam daftar PSN sejak pemerintahan sebelumnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa penghapusan proyek tidak akan menghambat target pembangunan nasional.
“Justru ini bagian dari pembersihan daftar PSN agar lebih fokus, realistis, dan tepat sasaran,” jelas Airlangga.
Pemerintah kini akan menyusun daftar baru PSN yang lebih ramping dan berorientasi hasil. Fokus diarahkan pada proyek pangan, energi hijau, dan pertahanan nasional, yang dianggap selaras dengan visi Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan kuat secara ekonomi.
Langkah ini menuai respons positif dari sejumlah pengamat ekonomi. Mereka menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberanian Presiden Prabowo dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan bebas kepentingan politik.
“Ini sinyal kuat bahwa proyek besar harus berbasis kebutuhan publik, bukan kepentingan segelintir kelompok,” ujar analis ekonomi Universitas Indonesia, Teguh Raharjo.
Dengan penghapusan proyek senilai Rp65 triliun ini, pemerintah diharapkan dapat mengarahkan anggaran pembangunan pada sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat
