KLIKFAKTA38 – Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan sikapnya yang tetap membela keterlibatan investor Cina dalam pengelolaan Bandara Morowali, Sulawesi Tengah. Pernyataan tegas itu disampaikan Luhut di tengah menguatnya kritik publik dan desakan sejumlah pihak yang menilai keterlibatan asing pada infrastruktur strategis nasional perlu dibatasi.
Dalam pernyataannya, Luhut menilai kerja sama dengan investor Cina, khususnya yang terafiliasi dengan kawasan industri Morowali, merupakan bagian dari kebutuhan strategis pembangunan nasional. Ia menyebut, keberadaan pihak asing tersebut telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kelancaran aktivitas industri di wilayah tersebut.
“Kalau semua investasi asing dipolitisasi dan dihambat tanpa dasar yang rasional, negara ini justru akan dirugikan. Saya bicara berdasarkan kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok,” ujar Luhut. Ia bahkan melontarkan pernyataan keras, “Jika kerja sama itu dicegah tanpa alasan yang jelas, saya akan keluar dari negara ini,” katanya, beberapa hari lalu yang langsung memantik polemik luas.
Menurut Luhut, pengelolaan Bandara Morowali oleh pihak yang terintegrasi dengan kawasan industri justru mempercepat efisiensi logistik dan mendukung daya saing Indonesia di sektor hilirisasi. Ia menegaskan seluruh proses kerja sama dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah Indonesia.
Namun demikian, pernyataan tersebut menuai beragam respons. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai ucapan Luhut berpotensi memperkeruh suasana dan seharusnya disikapi lebih hati-hati, mengingat isu kedaulatan dan pengelolaan aset strategis sangat sensitif di mata publik. Di sisi lain, kalangan pelaku industri menilai sikap Luhut mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor.
Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi tambahan terkait polemik tersebut. Perdebatan soal batas keterlibatan asing dalam infrastruktur strategis pun diperkirakan masih akan terus bergulir, seiring upaya pemerintah menyeimbangkan antara kepentingan investasi, kedaulatan, dan aspirasi publik
