KLIKFAKTA38 – Jakarta — Sejumlah pengusaha sektor batu bara melayangkan protes keras terhadap kebijakan pajak dan pungutan yang dinilai semakin memberatkan industri. Mereka menilai beban fiskal yang tinggi tidak sebanding dengan insentif yang diterima, bahkan disebut justru menguntungkan kelompok tertentu.
Sorotan tajam disampaikan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai kebijakan tersebut mengandung kejanggalan. Dalam pernyataannya, Purbaya mempertanyakan logika kebijakan fiskal yang dinilai berujung pada subsidi bagi kelompok berpenghasilan tinggi.
“Saya ini subsidi yang kaya. Aneh nggak?” ujar Purbaya dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta, dikutip Jumat [2/1/2026].
Purbaya menjelaskan, penerimaan negara dari pajak batu bara sejatinya berasal dari sumber daya alam yang dikuasai negara. Namun, dalam praktiknya, beban pajak dan pungutan tersebut justru berdampak pada struktur harga dan kebijakan subsidi energi yang dinikmati kelompok mampu.
Menurut dia, jika kebijakan fiskal tidak dirancang secara tepat sasaran, maka negara berisiko menciptakan ketimpangan baru. Subsidi yang seharusnya membantu masyarakat rentan justru dinikmati oleh kelompok ekonomi atas.
Keluhan serupa disampaikan kalangan pengusaha batu bara. Mereka menilai pajak berlapis, kewajiban domestic market obligation (DMO), hingga pungutan tambahan lainnya telah menekan margin usaha. Kondisi ini, kata mereka, berpotensi menurunkan daya saing industri nasional di pasar global.
“Kami tidak menolak pajak, tapi kebijakannya harus adil dan rasional. Jangan sampai pelaku usaha dibebani, sementara manfaatnya tidak tepat sasaran,” kata salah satu pengusaha batu bara yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pajak dan pungutan batu bara bertujuan menjaga stabilitas harga energi domestik serta mengamankan penerimaan negara. Kementerian terkait menyatakan akan terus mengevaluasi kebijakan tersebut agar tetap seimbang antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat.
Purbaya pun mendorong pemerintah untuk melakukan penataan ulang skema subsidi dan pajak energi agar lebih transparan dan berkeadilan.
“Kalau mau subsidi, subsidi yang tepat. Jangan sampai logikanya terbalik dan justru memperkaya yang sudah kaya,” tegasnya.
Isu ini diperkirakan akan terus bergulir seiring meningkatnya tekanan dari pelaku usaha dan dorongan publik agar kebijakan energi nasional lebih adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat luas.
