KLIKFAKTA38 – JAKARTA, 14 Juni 2026 — Pihak Istana Kepresidenan akhirnya buka suara merespons gelombang demonstrasi yang digelar oleh aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Menanggapi tuntutan massa, Istana mengeklaim bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen melakukan penghematan serta efisiensi ketat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa tuduhan mengenai pemborosan anggaran negara kurang tepat. Menurutnya, langkah konkret pencegahan kebocoran anggaran justru menjadi prioritas utama kerja pemerintah saat ini.
“Mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Presiden justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor. Kalau soal kebocoran anggaran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan untuk melawannya,” ujar Qodari dalam keterangan persnya kepada media.
Selain menyoroti efisiensi APBN, salah satu poin krusial yang direspons oleh Istana adalah tuntutan mahasiswa untuk menghentikan program jaminan sosial unggulan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Elemen mahasiswa mendesak program tersebut dievaluasi total atau bahkan dihentikan karena dianggap membebani fiskal negara dan sempat diterpa isu teknis di lapangan.
Menjawab desakan tersebut, Istana memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program MBG, melainkan memilih jalan untuk melakukan evaluasi komprehensif pada tataran operasional.
“Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi. Masalah-masalah yang ada bukan berarti membuat kita berhenti atau mundur, melainkan dievaluasi secara menyeluruh,” jelas Qodari.
Sebagai bentuk komitmen evaluasi tersebut, pemerintah mengonfirmasi telah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang statusnya belum beroperasi. Kendati demikian, untuk layanan MBG yang sudah berjalan di masyarakat tetap dilanjutkan agar hak para penerima manfaat — seperti anak-anak, ibu hamil, dan menyusui — tidak terputus.
Proses evaluasi berkala ditekankan akan mencakup aspek:
Validasi data dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Kesiapan dan kondisi infrastruktur SPPG di lapangan.
Standar baku mutu gizi makanan.
Tata kelola pelibatan vendor serta pelaku UMKM lokal demi menggerakkan ekonomi daerah.
Pihak Istana juga menambahkan bahwa aspirasi yang disuarakan oleh kelompok mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, dan pemerintah tetap terbuka terhadap masukan yang konstruktif guna membenahi tata kelola program nasional ke depan.
Untuk melihat laporan visual dan pernyataan lengkap dari pihak otoritas mengenai penataan ulang program ini, Anda dapat menyimak video liputan Pihak Istana Buka Suara Terkait Program MBG Dievaluasi yang mendokumentasikan pernyataan resmi penataan anggaran tersebut.
