KLIKFAKTA38 – Jakarta, 8 Juni 2025 – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menegaskan dukungannya penuh terhadap aspirasi masyarakat di Papua Barat yang menolak kegiatan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Langkah komitis ini diambil usai laporan terbaru menunjukkan bahwa operasi tambang telah menjadikan beberapa pulau seperti Gag, Kawe, dan Manuran sebagai target eksploitasi nikel, yang langsung mengancam lingkungan dan sektor pariwisata unggulan di wilayah tersebut.
“Tidak ada kompromi untuk pariwisata berkelanjutan. Raja Ampat harus tetap dilindungi sebagai satu dari tujuh keajaiban ekowisata dunia,” ungkap Sandiaga saat rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta. Pernyataan ini muncul menyusul survei Greenpeace yang menunjukkan lebih dari 500 hektar hutan hujan telah dibabat dan dampak sedimentasi mengancam ekosistem laut. Padahal, Raja Ampat dikenal sebagai rumah bagi 75 % spesies coral dunia dan 2.500 spesies ikan, termasuk manta penyu.
Sandiaga menambahkan, “Kesejahteraan masyarakat lokal, pelaku homestay, dan para pelestari laut menjadi prioritas utama. Jika pariwisata terancam, mata pencaharian mereka akan hilang.”
Seruan Serempak dari Pelaku Usaha
Sejak Maret 2025, Persatuan Pelaku Usaha Wisata Raja Ampat—termasuk asosiasi homestay, speedboat, dan pemandu wisata—menggelar aksi pemasangan baliho di Waisai dan pusat-pusat desa, dengan tulisan tegas: “Kami tidak makan dari tambang”
Masyarakat Adat Suku Kawei
Di Pulau Batan Pelei, Kampung Manyaifun, masyarakat adat Suku Kawei bersama warga lokal melakukan pemasangan baliho dan melancarkan petisi. Mereka menolak keras izin IUP PT Mulia Raymond Perkasa seluas 2.194 hektar. Ancaman bagi ekosistem laut dan wisata laut menjadi sorotan utama petisi mereka.
Dukungan Tokoh Masyarakat dan Legislator
Senator Paul Finsen Mayor menyatakan sikapnya: “Raja Ampat adalah Geopark dan tujuan wisata dunia—tambang harus dihentikan”
Sedangkan Elon Salomon Moifilit, dari Barisan Pemuda Adat Nusantara, mengingatkan bahwa pembukaan izin IUP seluas ribuan hektar berpotensi memicu konflik masyarakat dan kerusakan lingkungan. Ia mendesak Bupati dan Gubernur Papua Barat untuk mencabut seluruh izin pertambangan.
Tekanan Publik Meningkat & Respons Pemerintah
Sementara Pemerintah Pusat Bergerak
Kementerian Lingkungan Hidup sempat menghentikan sementara operasional tambang di empat pulau, termasuk Gag.
Evaluasi Izin & Transparansi Mendalam
DPR melalui Komisi IV meminta pihak tambang, terutama PT Gag Nikel, untuk mempublikasikan detail alokasi dana CSR dan nilai kontribusi nyata bagi masyarakat lokal.
