KLIKFAKTA38 – 13 Juni 2025 — Sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas setelah muncul klaim tumpang tindih atas empat pulau di perairan Selat Malaka, yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan peta wilayah lama dan dokumen historis yang mereka miliki. Sementara itu, Pemerintah Sumatera Utara bersikeras bahwa pulau-pulau itu berada dalam cakupan Kabupaten Langkat.
“Pulau-pulau ini secara administratif dan historis milik Aceh. Kami punya bukti kuat sejak pemekaran wilayah dan batas adat,” kata Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Zulkarnaini, saat ditemui di Banda Aceh.
Sebaliknya, Pemerintah Sumatera Utara melalui Kepala Bappeda Sumut, Dodi Syahputra, menyebut peta nasional terakhir menunjukkan keempat pulau itu dalam wilayah Sumut. “Kami hanya mengacu pada peta resmi yang diterbitkan BIG (Badan Informasi Geospasial),” ujarnya.
Sengketa ini mencuat setelah rencana eksplorasi perikanan dan pengembangan wisata bahari di sekitar wilayah perairan tersebut menarik minat investor. Kondisi ini memicu ketegangan antar daerah dan membuat masyarakat lokal kebingungan terkait status administrasi dan layanan pemerintahan.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan telah menerima laporan dari kedua provinsi dan tengah mengkaji ulang batas wilayah berdasarkan Permendagri dan data geospasial resmi. “Kita akan segera bentuk tim verifikasi lapangan untuk mediasi dan penetapan batas yang sah,” ujar Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA.
Sementara itu, LSM dan akademisi meminta pemerintah pusat segera menuntaskan polemik ini agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal. “Ini bukan sekadar batas wilayah, tapi juga menyangkut akses pelayanan publik dan potensi ekonomi masyarakat,” kata pakar hukum tata negara dari Universitas Malikussaleh, Prof. Rina Yuliana.
Sampai berita ini di himpun, belum ada kesepakatan resmi antara Aceh dan Sumatera Utara, namun kedua gubernur dikabarkan akan bertemu di Jakarta pekan depan atas undangan Mendagri.
