KLIKFAKTA38 – Jakarta, 12 Juli 2025 — Di tengah keluhan masyarakat yang kian sulit mendapatkan pekerjaan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara dan menyampaikan kritik tajam terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (11/7), salah satu anggota Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa hanya disalahkan pada kurangnya lapangan kerja.
“Setiap kali kita kunjungan ke daerah, keluhannya sama: rakyat susah cari kerja. Tapi coba kita balik pertanyaannya, jangan-jangan memang SDM kita belum kompeten,” ujar anggota DPR tersebut.
Ia menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah menggulirkan berbagai program pelatihan vokasi dan kartu prakerja, hasilnya dinilai belum signifikan. “Jutaan orang dilatih, tapi penyerapan kerjanya rendah. Ini harus jadi bahan evaluasi serius,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia berada di angka 5,6 persen atau sekitar 8,2 juta orang. Sebagian besar pengangguran berasal dari kelompok usia muda dan lulusan SMA serta perguruan tinggi.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tantangan utama saat ini adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (mismatch skill).
“Kami sedang memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan dunia industri. Namun, ini bukan proses instan,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya menyalahkan SDM, tetapi juga memperluas akses kerja dan mendorong pertumbuhan sektor industri padat karya.
“Kami mau kerja, asal ada lapangannya. Kalau terus dibilang tak kompeten, tapi tidak diberi kesempatan, bagaimana kami bisa berkembang?” ujar Dani (26), lulusan sarjana yang masih menganggur di Jakarta Timur.
Pemerintah diminta untuk segera mengatasi permasalahan struktural ketenagakerjaan dan menciptakan sistem pelatihan yang lebih relevan dengan dunia usaha, agar keluhan rakyat tak lagi hanya menjadi catatan rapat semata.
