KLIKFAKTA38 – Jakarta — Polemik penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua RI, Soeharto, kembali memanas setelah PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakannya secara tegas. Partai berlambang banteng itu menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap spirit Reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru.
Sekretaris Jenderal PDIP dalam keterangannya menegaskan bahwa Reformasi 1998 adalah tonggak sejarah bangsa dalam meruntuhkan praktik otoritarianisme, pelanggaran HAM, dan korupsi yang dilekatkan pada masa pemerintahan Soeharto. “Memberikan gelar pahlawan kepada tokoh yang justru menjadi simbol dari apa yang ditentang oleh Reformasi adalah langkah yang mencederai rasa keadilan masyarakat dan mengaburkan memori kolektif bangsa,” ujarnya pada Selasa [11/11].
PDIP juga menyoroti bahwa pemberian gelar pahlawan harus melalui kajian historis yang ketat, objektif, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik kekuasaan. Partai ini menilai bahwa rekam jejak Soeharto, termasuk rangkaian pelanggaran HAM serta pembungkaman demokrasi, tidak dapat diabaikan begitu saja. “Pahlawan bukan sekadar tokoh penting, tetapi sosok yang memperjuangkan kemerdekaan rakyat, bukan yang membatasi,” tegasnya.
Sejumlah tokoh internal partai juga menyuarakan kekhawatiran bahwa keputusan tersebut dapat mengarah pada upaya revisi sejarah secara sistematis. Mereka menilai langkah ini berpotensi mengaburkan perjuangan aktivis, mahasiswa, dan masyarakat yang menjadi korban represi selama puluhan tahun. “Reformasi dibayar mahal dengan nyawa, darah, dan air mata. Jangan sampai sejarah dikembalikan ke masa gelap,” kata seorang anggota DPR dari PDIP.
PDIP menegaskan akan terus menyuarakan penolakan dan mendorong pemerintah serta Dewan Gelar untuk mempertimbangkan ulang keputusan tersebut. Partai ini juga mengajak publik untuk menjaga ingatan sejarah agar nilai-nilai demokrasi yang lahir dari Reformasi 1998 tetap menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
