KLIKFAKTA38 – 9 Juni 2025, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Robert Joppy Kardinal, mendesak pemerintah mencabut izin tambang di pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat karena merusak ekosistem laut dan mengancam wisata alam. Ia menegaskan bahwa izin CSR dan konsesi pertambangan yang ada di Pulau Gag (salah satu pulau di Raja Ampat) telah menimbulkan kekhawatiran atas kerusakan lingkungan laut, termasuk kehilangan habitat terumbu karang—yang menurunkan kualitas destinasi unggulan ini
Dampak dan risiko ekologi
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sekitar 75% koral terbaik dunia berada di kawasan Raja Ampat, namun aktivitas tambang di pulau kecil telah merusak habitat tersebut, mengancam keberlanjutan ekowisata dan kehidupan nelayan lokal .
Meski isu tambang terus memanas, Partai Golkar angkat suara membela Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia: Golkar menegaskan bahwa Bahlil tidak terlibat dalam pemberian izin tambang di lokasi rawan seperti pulau kecil tersebut, dan telah memerintahkan pihak terkait untuk lebih berhati-hati dalam mengejar izin baru.
Mereka menyebut isu ini sebagai akibat dari kelalaian birokrat atau pihak teknis di lapangan, bukan kesalahan pribadi Bahlil sebagai ketua partai maupun menteri ESDM.
Juru bicara Golkar menyampaikan bahwa Bahlil adalah korban sistem yang kurang rapi, dan ia sedang mendorong pembenahan proses perizinan dengan membentuk forum-dpr serta memperketat evaluasi izin tambang, termasuk program CSR perusahaan.
Penilaian dan Langkah Dewan Golkar
Risiko lingkungan Mendesak cabut izin tambang pulau kecil; memperketat aturan CSR. Evaluasi izin Membentuk forum khusus di DPR; melakukan evaluasi berkala izin tambang dan CSR. Pembelaan Bahlil Menggambarkan ia sebagai korban birokrat tak profesional, bukan pelaku.
Kesimpulan
Isu tambang di Raja Ampat menjadi sorotan serius karena potensi kerusakan lingkungan laut dan ekowisata.
Partai Golkar menempatkan Bahlil sebagai korban, menekankan unsur kelalaian teknis dan menyatakan bahwa ia aktif mendorong evaluasi izin tambang.
Golkar juga mempertegas dukungan terhadap peninjauan ulang, pengetatan CSR dan penegakan hukum atas perusahaan tambang, guna melindungi ekosistem Raja Ampat.
