Klikfakta38-Gunungsitoli — Kejadian dugaan penghadangan terhadap sejumlah wartawan yang hendak melakukan doorstop (wawancara singkat) langsung dengan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu politisi Partai Gerindra turut angkat bicara terkait insiden tersebut, Selasa (26/05/2026).
Dilansir dari salah satu media online, Komandan Kodim 0213/Nias Letkol Inf Sampe Tua Butar-Butar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp menyampaikan bantahannya terkait dugaan penghadangan terhadap wartawan.
“Selamat siang Pak Edwar, sebelumnya saya menyampaikan itu tidak menghadang pak. Mereka berharap untuk doorstop kita lakukan terpusat karena waktu Bapak Pangdam yang sangat terbatas. Sesuai dengan pemberitahuan saya sebelumnya, bahwa kami mengundang untuk acara doorstop di Desa Hou, Kecamatan Bawolato, namun Pak Edwar tidak bersedia karena jauh. Jadi, tidak ada kami menghalangi.
Dan tadi media diberikan waktu untuk doorstop dengan Bapak Pangdam tanpa dibatasi apa pun, baik di Desa Hou maupun Hilihao Tugala. Terima kasih sebelumnya Pak,” tulis Dandim.
Saat kembali ditanya terkait apakah doorstop hanya dapat dilakukan di Desa Hou sehingga di lokasi lain tidak diperbolehkan, Dandim menjawab:
“Bukan tidak bisa pak, tapi kami juga punya perencanaan yang sudah disusun dengan baik. Bapak Pangdam ke Nias bukan jalan-jalan santai, tetapi mengawasi pelaksanaan kegiatan agar program pemerintah sesuai target dan selesai tepat waktu. Kalau kami tidak menyesuaikan jadwal, bagaimana bisa tercapai?
Sekali lagi kami mohon maaf apabila kami tidak bisa mengikuti jadwal rekan-rekan media. Semua demi tekad kami membantu masyarakat di Kepulauan Nias,” ujar Dandim.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Edward Lahagu, salah satu politisi Partai Gerindra asal Kabupaten Nias.
“Saya ingatkan Dandim 0213/Nias, jangan nodai program Presiden dengan sikap yang diduga kuat menghadang wartawan yang ingin melakukan doorstop dengan Pangdam I/Bukit Barisan.
Karena kehadiran Jenderal Hendy merupakan salah satu tugas penting dalam memantau program Presiden Republik Indonesia pada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan juga Koperasi Merah Putih, yang merupakan program strategis nasional gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat dan membangkitkan ekonomi pedesaan berbasis kerakyatan di desa-desa,” tegas Edward Lahagu.
Di akhir pernyataannya, mantan Ketua Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Kabupaten Nias Utara itu juga meminta agar persoalan tersebut diproses secara hukum apabila memang ditemukan adanya bukti penghadangan terhadap wartawan.
“Jika penghadangan itu benar dan ada bukti, maka laporkan kepada pihak penegak hukum agar diproses,” tutupnya.
F. Dawolo
