Klik Fakta38 – Sumbawa Barat — Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat Pulau Sumbawa akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Pelabuhan Poto Tano pada 26–29 Mei 2025. Aksi Jilid III ini merupakan bentuk desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya untuk percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Koordinator Umum Aksi, Leo Ardinata, menyebutkan bahwa massa aksi diperkirakan mencapai 2.000 orang, terdiri dari tokoh masyarakat, elit politik, tokoh pemuda, kyai, dan tokoh agama. “Para tokoh ini akan turun langsung menyuarakan semangat perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa,” ujarnya kepada media, Senin (20/5).
Dukungan Tokoh Daerah
Mantan Bupati Sumbawa Barat dua periode, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., menyatakan dukungannya terhadap gerakan percepatan PPS. Usai peluncuran program Kartu KSB Maju pada Selasa (20/5), ia menegaskan bahwa PPS adalah harga mati.
“Dilihat dari aspek geografis, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta luas wilayah dan jumlah penduduk, sudah tidak diragukan lagi bahwa Pulau Sumbawa layak menjadi provinsi. Saya berharap Presiden Prabowo segera mencabut moratorium DOB PPS,” kata Musyafirin.
Meski demikian, ia mengimbau agar aksi berlangsung tertib dan tidak anarkis. “Saya mendukung penuh desakan percepatan PPS, tetapi aksi harus bijak, tidak merugikan masyarakat, terutama pengguna jalan,” tambahnya.
Suara DPRD dan Tokoh Agama
Ketua DPRD Sumbawa Barat, Kaharudin Umar, juga menyampaikan dukungannya terhadap aksi Jilid III. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. “Silakan menyuarakan aspirasi, tapi aksi harus terkontrol dan tidak anarkis,” katanya.
Sementara itu, tokoh agama Kyai H. Syamsul Ismail berharap Presiden tidak menjadikan isu PPS sebagai alat politik setiap Pemilu. “Janji-janji politik itu harus ditepati. Jangan jadikan PPS konsumsi politik menjelang Pilpres,” tegasnya.
Kepolisian Siap Amankan Aksi
Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnaen, S.Ik., SH., memastikan bahwa pihaknya siap mengamankan jalannya aksi yang akan berlangsung selama empat hari tersebut. Menurutnya, koordinasi dengan Dandim 1628/SB, Brimob, dan Polda NTB telah dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan.
“Kami siap mengamankan aksi ini demi kepentingan masyarakat Pulau Sumbawa. Jumlah personel akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk kemungkinan pengerahan bantuan dari Brimob atau TNI jika diperlukan,” ujar Kapolres.
Aksi Jilid III ini menjadi bagian dari gelombang perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap Presiden Prabowo mendengar dan segera merealisasikan janji untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa.
