KLIKFAKTA38 – Jakarta, 8 Mei 2025 — Laporan terbaru Bank Dunia menyebutkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia, atau sekitar 171 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini didasarkan pada standar garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas, yaitu sebesar US$6,85 per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP) tahun 2017.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa data kemiskinan versi Bank Dunia akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPS. Ia menekankan pentingnya pembahasan bersama terkait perbedaan metodologi dan standar garis kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS.
Sementara itu, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. Perbedaan signifikan antara data Bank Dunia dan BPS ini disebabkan oleh perbedaan metodologi dan standar yang digunakan. BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN) yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing provinsi di Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa data Bank Dunia sebaiknya dianggap sebagai referensi dan tidak harus menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan nasional. Ia menekankan bahwa setiap negara memiliki keunikan dan standar hidup sendiri, sehingga perlu memiliki metode yang berbeda dalam menghitung angka kesejahteraan.
Perbedaan antara data Bank Dunia dan BPS menunjukkan pentingnya memahami konteks dan metodologi di balik angka-angka statistik, serta perlunya koordinasi antar lembaga untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
