KLIKFAKTA38 – LOMBOK TENGAH, 27 April 2026 – Di saat anak-anak seusianya terlelap di balik hangatnya selimut, tiga bersaudara yatim piatu di salah satu desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) justru harus berjibaku dengan dinginnya angin malam dan aroma tanah makam. Selama beberapa bulan terakhir, sebuah gubuk darurat yang didirikan di area pemakaman umum menjadi satu-satunya tempat mereka bernaung.
Ketiga bocah tersebut—sebut saja AR (12), IM (9), dan sang bungsu SN (5)—terpaksa menempati lahan pemakaman setelah rumah peninggalan orang tua mereka roboh akibat cuaca ekstrem dan ketiadaan biaya perbaikan. Tanpa orang tua yang melindungi, mereka hidup dalam kesunyian di antara deretan nisan.
Bertahan di Tengah Keterbatasan
Keseharian mereka jauh dari kata layak. Untuk urusan perut, AR sebagai anak tertua harus memutar otak. Terkadang ia bekerja serabutan membantu warga sekitar atau mencari sisa hasil tani untuk sekadar mengganjal perut adik-adiknya.
”Kalau malam dingin sekali, tapi kami tidak punya tempat lain. Kami merasa lebih dekat dengan Bapak dan Ibu di sini,” ucap AR dengan suara parau saat ditemui tim jurnalis.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari warga sekitar. Meski warga sering memberikan bantuan pangan ala kadarnya, kemiskinan sistemik yang menjerat wilayah tersebut membuat bantuan jangka panjang sulit terwujud tanpa intervensi pemerintah.
Menanti Kehadiran Negara
Kisah pilu ini menjadi tamparan keras bagi jaminan sosial di daerah tersebut. Publik kini mempertanyakan sejauh mana peran Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Sosial dalam memantau warga yang masuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan:
Akses Pendidikan: Ketiganya terancam putus sekolah karena kendala biaya dan beban psikologis tinggal di lingkungan yang tidak kondusif.
Kesehatan dan Sanitasi: Hidup di lingkungan pemakaman meningkatkan risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk.
Perlindungan Anak: Status mereka sebagai yatim piatu seharusnya menjadikan mereka prioritas dalam panti asuhan atau program bantuan sosial pemerintah.
Baca juga: Kurangi Risiko Dan Perkuat Budaya Siaga Pemprov NTB Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026
Respons Pemerintah Daerah
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial setempat menyatakan baru menerima laporan detail mengenai kasus ini. Mereka berjanji akan segera melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan langkah penanganan, apakah melalui skema bantuan rumah layak huni atau penempatan di panti asuhan milik pemerintah.
Warga berharap, perhatian pemerintah tidak hanya sekadar formalitas sesaat setelah berita ini viral, melainkan solusi nyata untuk menjamin masa depan ketiga bocah tersebut.
Analisis Jurnalistik:
Kasus ini mencerminkan masih adanya lubang besar dalam sistem pendataan warga miskin di tingkat desa. Tanpa adanya sistem “jemput bola”, anak-anak seperti AR, IM, dan SN akan terus terpinggirkan, hidup dalam bayang-bayang nisan tanpa kepastian masa depan.
