KLIKFAKTA38 – Jakarta, 8 Mei 2025 – Sejumlah pengamat luar negeri mulai menyoroti budaya birokrasi di Indonesia yang dinilai terlalu banyak menggelar rapat tanpa menghasilkan keputusan atau tindakan konkret. Hal ini mencuat setelah pernyataan dari seorang analis kebijakan publik asal Jerman, Dr. Markus Heller, dalam sebuah forum internasional di Berlin.
Dalam forum tersebut, Dr. Heller mengungkapkan bahwa berdasarkan pengamatannya selama tiga tahun bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan di Asia Tenggara, Indonesia menonjol sebagai negara dengan aktivitas rapat tertinggi, namun dengan output kebijakan yang relatif stagnan.
“Saya melihat rapat dilakukan hampir setiap hari, sering kali dengan topik yang sama diulang-ulang. Tapi ketika kami menanyakan hasil atau tindak lanjutnya, tidak banyak yang bisa ditunjukkan,” ujar Dr. Heller.
Pernyataan ini mengundang reaksi beragam di dalam negeri. Beberapa pihak menyambutnya sebagai kritik membangun, sementara yang lain menilai pernyataan itu terlalu menyederhanakan dinamika birokrasi Indonesia.
Kepala Badan Reformasi Birokrasi Nasional, Siti Rahmawati, menanggapi bahwa pemerintah tengah berupaya memperbaiki efektivitas rapat dengan sistem digitalisasi dan evaluasi berbasis kinerja.
“Kami menyadari adanya kecenderungan itu, dan sekarang setiap rapat wajib menghasilkan notulen yang mengarah pada aksi nyata, bukan hanya diskusi,” katanya.
Walaupun begitu, pengamat dalam negeri seperti Prof. Dwi Prasetyo dari Universitas Indonesia menilai kritik ini harus dijadikan momentum introspeksi. Ia menyebut bahwa budaya rapat tanpa hasil sudah menjadi kebiasaan birokrasi sejak lama.
“Rapat seharusnya jadi sarana koordinasi dan keputusan, bukan sekadar formalitas. Tanpa perubahan budaya kerja, efisiensi pemerintahan akan sulit dicapai,” ujar Prof. Dwi.
Pernyataan pengamat asing tersebut kini viral di media sosial, dengan tagar #RapatTanpaHasil menjadi trending topic nasional.
